Laskar Merah Putih Desak Pemerintah Bubarkan Amnesty Internasiona Indonesia, Tuding Giring Opini Buruk tentang Papua
Aksi protes Laskar Merah Putih terhadap Amnesty Internasional Indonesia terkait isu Papua, Jumat (18/3/2022). Foto: SabangMerauke News
SabangMerauke News, Jakarta - Ormas Laskar Merah Putih (LMP) menggelar aksi protes terhadap Yayasan Amnesty Internasional Indonesia. LMP menuding Amnesty telah menggiring opini publik soal buruknya kondisi hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Dalam aksinya pada Jumat (18/3/2022) di depan kantor Amnesty di Jakarta, LMP mendesak agar pemerintah mencabut badan hukum Yayasan Amnesty Internasional Indonesia.
"Kami meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM mencabut pengesahan badan hukum Yayasan Amnesty Internasional Indonesia dan membubarkannya. Sebab telah memainkan isu HAM yang diduga didanai oleh kepentingan asing,” kata Ketua Umum LMP, H Arsyad Cannu dalam keterangan media.
LMP menilai kampanye isu pelanggaran HAM yang dituding Amnesty Internasional ke pemerintah khususnya Polri dan TNI tidak berdasar. Justru, pemerintah sedang membangun Papua agar lebih maju dan sejahtera.
Meski demikian, LMP meminta pemerintah bertindak tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).
"Sejauh ini aksinya sudah menggunakan cara teror yang bertujuan menghancurkan kedaulatan NKRI," tegas Cannu.
Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan lobi-lobi politik luar negeri khususnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan informasi yang faktual kepada negara-negara sahabat terkait dengan kondisi Papua.
"Kami mendukung TNI-Polri untuk lebih tegas lewat langkah-langkah strategis dalam upaya menangkap aktor-aktor separatis KKB yang dalam pergerakannya melakukan cara-cara teror terhadap masyarakat Papua," tegasnya.
Konflik Papua ini kata Arsyad harus disikapi serius. LMP tegak lurus tetap menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI-Polri dan berharap Presiden RI Joko Widodo yang didukung elemen bangsa lain termasuk LMP agar konflik Papua tidak melebar.
“Niat kita satu NKRI harga mati. Bersama-sama pemerintah, LMP berada di garda terdepan juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebab, jangan sampai kasus lepasnya Timor-Timor dalam bingkai NKRI terulang kembali,” jelas Arsyad.
Amnesty International Indonesia merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh LMP di depan kantor mereka.
"Kami anggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.
Amnesti, kata Usman, akan tetap menyuarakan perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Terutama hak-hak orang asli Papua yang semakin diabaikan, dan juga tidak terkecuali kekerasan terhadap warga non-Papua dan aparat keamanan. (R-02)
