Langkah Golkar Pecat Wardan Dinilai Tindakan Tak Senafas dengan KIM, Pengamat: Banyak Kader yang Tak Diusung Golkar Justru Terpilih!
Nasir-Wardan dideklarasikan Partai Gerindra sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Riau, Sabtu (20/7/2024). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Langkah Partai Golkar yang memecat HM Wardan dari jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir dinilai blunder. Sikap Golkar tersebut justru tak mencerminkan satu tarikan nafas dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), dimana Golkar merupakan salah satu partai di dalamnya bersama Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya.
“Seharusnya Partai Golkar legowo jika ada kader terbaiknya dipinang dan dipasangkan dengan calon gubernur yang diusung Partai Gerindra. Karena antara Gerindra dengan Golkar merupakan bagian integral dari KIM yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu," kata pengamat politik yang intens mengamati dinamika Partai Golkar, Ahmad Yani Panjaitan kepada media, Senin (22/7/2024).
Analisis politik Ahmad Yani tersebut merespon kabar telah dicopotnya Wardan dari jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Inhil yang berhembus Senin tadi. Pemecatan ini dikaitkan dengan digandengnya Wardan sebagai pasangan calon Wakil Gubernur Riau mendampingi Muhammad Nasir yang merupakan calon Gubernur Riau 2024.
Pada Sabtu (20/7/2024) kemarin, Partai Gerindra yang dihadiri Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzadi mendeklarasikan duet Nasir-Wardan maju di Pilkada Riau 2024. Hanya sehari setelah acara deklarasi, Wardan langsung dicopot dari jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Inhil. Nasir sendiri sebenarnya merupakan kader Partai Demokrat, namun secara bulat diusung oleh Partai Gerindra.
Ahmad Yani menilai, pemecatan Wardan tersebut bisa menjadi catatan 'merah' terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menunjukkan kesan tidak mau berkoalisi dengan KIM di Pilkada Riau 2024.
Ahmad Yani juga mempertanyakan prosedur pemecatan Wardan yang janggal, karena tidak didahului adanya surat peringatan. Wardan pun tidak mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi secara utuh atas proses pencalonannya yang diusung oleh Partai Gerindra tersebut.
"Apalagi sebenarnya Wardan kan belum resmi menjadi calon Wakil Gubernur Riau. Kan belum sampai mendaftar di KPU. Tapi kok langsung main pecat?,” kritik Ahmad Yani.
Ahmad Yani mengingatkan langkah pemecatan Wardan ini bisa merugikan Partai Golkar sendiri. Soalnya, dalam banyak perhelatan Pilkada yang pernah terjadi, justru kader-kader Partai Golkar yang tidak diusung Golkar yang malah terpilih.
Ia mencontohkan dalam Pilpres 2004 lalu, HM Jusuf Kalla yang tidak diusung Golkar justru terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi SBY. Contoh lainnya, kata Ahmad Yani, pada Pilkada Rokan Hilir 2019 silam, Afrizal Sintong yang merupakan kader namun tak diusung oleh Golkar, justru terpilih menjadi Bupati Rohil.
"Masih banyak kasus sejenis dalam Pilkada, dimana kader Golkar yang tidak diusung Golkar justru menjadi pemenang," tegas Ahmad Yani.
Ahmad Yani menegaskan, sebelum terlambat, sebaiknya DPP Partai Golkar menganulir serta membatalkan pemecatan terhadap Wardan.
"Seharusnya DPP Partai Golkar mencabut pemecatan terhadap Wardan tersebut, jika ingin hubungan Golkar dan Gerindra tetap harmonis," pungkasnya. (R-03)
