Mendagri Tito Ancam Copot Pj Kepala Daerah yang Tak Beres Tekan Inflasi, Ini Fakta Angka Inflasi di Riau
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada kepala daerah untuk bisa menangani inflasi di daerahnya masing-masing. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta -Penjabat (Pj) kepala daerah kembali mendapat ultimatum dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Bagi Pj kepala daerah yang tidak mampu menekan angka inflasi siap-siap untuk diganti.
Menteri Tito ingin semua daerah inflasinya berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,51% per Juni 2024. Menurutnya, bila ada daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah masuk ke dalam jajaran 10 daerah dengan inflasi tertinggi selama 3 kali berturut-turut, maka pemerintah akan mengganti Pj kepala daerah tersebut.
"Untuk yang Pj, kalau berturut-turut 3 kali, saya sudah sampaikan kalau daerahnya ada di 10 tertinggi selama 3 kali berturut-turut kita akan ganti yang lebih mampu. Kena check out lah," kata Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan, Senin (15/7/2024).
Menurutnya sampai saat ini ada 276 pemerintahan daerah yang dipimpin seorang Pj Kepala Daerah, sisanya ada 270 daerah yang pemimpinnya adalah pejabat definitif.
Dia meminta agar pimpinan-pimpinan daerah ini lebih perhatian terhadap inflasi di daerahnya. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena harga barang pokok mahal.
Tito juga memberikan pesan bagi kepala daerah yang mau lanjut ikut Pilkada baiknya memiliki rapor inflasi daerah yang dipimpin secara baik. Bila inflasi terjaga, Tito yakin elektabilitas juga akan meningkat.
"Ini juga kan mau Pilkada, angka ini akan diekspos ke publik. Jadi kalau ada yang mau ikut lagi, kalau dia angkanya bagus, elektabilitas bisa naik," beber Tiko.
Fakta Inflasi di Riau Juni 2024
Di Provinsi Riau, saat ini terdapat 4 daerah yang pemerintahannya dipegang oleh Penjabat (Pj) kepala daerah. Keempat daerah tersebut yakni Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, Pj Bupati Kampar Hambali, Pj Bupati Indragiri Hilir Herman serta Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), per Juni 2024, tingkat inflasi pada keempat daerah yang dipimpin Pj kepala daerah tersebut, dilanda inflasi yang lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional.
Adapun tingkat inflasi Provinsi Riau year on year (y-on-y) tercatat sebesar 3,56%. Sementara inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,55%.
Sementara itu, tingkat inflasi di Tembilahan, ibukota Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebesar 3,14%.
Kabupaten Kampar merupakan daerah yang tertinggi tingkat inflasi mencapai 4,38 persen. Kemudian inflasi di Kota Pekanbaru per Juni 2024 tercatat sebesar 3,12%.
Adapun penyumbang utama inflasi Provinsi Riau bulan Juni 2024 secara y-on-y berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil sebesar 2,31%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah.
Kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran memiliki andil penyumbang inflasi sebesar 0,46%, di mana nasi dengan lauk menjadi penyumbang utamanya.
Andil kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang tingkat inflasi mencapai 0,43% pemicu utamanya disebabkan oleh emas perhiasan.
Wanti-wanti Alih Fungsi Sawah
Selain menyoroti terkait inflasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan peringatan keras kepada setiap kepala daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota agar mempertahankan lahan sawah produktif di daerahnya.
Tito mengatakan mungkin bakal banyak godaan berupa lobi-lobi dari pengusaha untuk mengalihkan lahan-lahan sawah jadi wilayah komersial ataupun permukiman. Dia meminta jangan sampai kepala daerah menuruti tawaran-tawaran itu, apalagi apabila lahan yang ditawarkan sangat produktif.
"Lahan sawah yang ada jangan sampai dikonversi ke penggunaan lain, misalnya untuk urusan komersial, permukiman, dan lain-lain. Ini akan buat produksi menurun kalau dikonversi, dan ini godaannya tinggi untuk rekan kepala daerah, karena memang banyak pengembang atau industri mau melobi dan lain-lain," beber Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan, Senin (15/7/2024).
Dia melanjutkan seharusnya kepala daerah lebih banyak mencari lahan untuk diolah sebagai cetak sawah baru. Lahan sawah baru bisa diinventarisir terlebih dahulu kemudian disusulkan ke Kementerian Pertanian yang memiliki program optimalisasi lahan produktif.
Bila lahan sawah produktif tidak berkurang, bahkan kalau bisa ditambah, otomatis produksi pangan khususnya beras bisa terjaga dengan baik.
"Yang jadi perhatian kepala daerah adalah tolong untuk mendorong produksi beras kita meningkat. Strategi besar masalah beras ini adalah kita usaha swasembada dengan tingkatkan produksi dalam negeri," tegas Tito.
Tito juga berpesan agar pemerintah daerah secara cepat menindaklanjuti pemasangan pompa-pompa yang diberikan Kementerian Pertanian. Pompanisasi dinilai menjadi salah satu usaha untuk mengoptimalkan produksi pangan dengan memastikan ketersediaan air untuk area persawahan.
"Dalam waktu yang sangat urgent ini, di tengah kekeringan Pak Mentan buat program pompanisasi, pompa yang alirkan air dari sumber air ke tempat yang kering, utamanya lahan sawah," ujar Tito.
Terakhir, Tito juga meminta agar pemerintah daerah mengawal realisasi pupuk subsidi secara langsung ke petani, khususnya pada bagian penyaluran dan distribusi pupuk subsidi di daerah. (R-03)
