PT Imbang Tata Alam Tutup Akses Jalan Menuju Ibukota Kabupaten di Selatpanjang, Ini Alasannya
Penutupan jalan alternatif menuju pelabuhan penyeberangan di jalur alternatif oleh kru PT Wira Cipta Perkasa (WCP) atas perintah PT ITA. Foto: SM News/R-01
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Masyarakat dihebohkan dengan postingan di media sosial Facebook terkait penutupan akses jalan menuju pelabuhan penyeberangan di jalur alternatif oleh kru PT Wira Cipta Perkasa (WCP) atas perintah PT Imbang Tata Alam (ITA).
Penutupan jalan oleh perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi migas ini mengakibatkan masyarakat Desa Tanjung Peranap, Mengkikip, dan Meranti Bunting tidak bisa melintas jalan MSJTA itu, menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
Banyak masyarakat yang mencibir tindakan perusahaan eksplorasi migas itu, terutama karena jalur di Desa Kundur itu telah lama menjadi akses alternatif bagi mereka.
Menanggapi hal ini, Field CSR Officer EMP Malacca Strait SA, Arip Hidayatulloh, menjelaskan lokasi tersebut merupakan area Objek Vital Nasional (Obvitnas). Ia menyatakan bahwa fasilitas itu digunakan untuk bongkar muat, alat berat, dan lain-lain, yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.
Selain itu, di lokasi tersebut juga menjadi tempat penyimpanan minyak mentah sementara sebelum dikirim.
Selain itu, Arip menyebut bahwa penutupan tersebut telah melalui diskusi dengan Ibrahim, pemilik jembatan penyeberangan tersebut.
"Maksudnya bukan untuk melarang masyarakat lewat. Justru menjaga aspek keselamatan, karena itu menjadi fasilitas khusus untuk bongkar muat, alat berat, dan lain-lain, dengan risiko yang sangat tinggi. InsyaAllah ini sudah melalui tahapan persuasif. Semoga semua pihak memahami secara komprehensif," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa komunikasi terkait persoalan ini telah dilakukan lebih dari setahun dengan Ibrahim, yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas dan KSOP Selatpanjang.
Menanggapi adanya jalur alternatif lain untuk masyarakat, PT ITA telah bekerjasama untuk mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pemilik kawasan hutan. PT ITA sebelumnya telah mendapatkan izin penggunaan lahan di kawasan tersebut.
Saat ini, pemerintah Provinsi Riau sedang membangun ruas jalan senilai Rp15 miliar yang akan digunakan sebagai akses alternatif bagi masyarakat. Proses pembangunan jalan tersebut sedang berlangsung.
"Untuk lahan area perusahaan yang dijadikan jalan, kami sudah membangun komunikasi dengan PUPR provinsi untuk kerja sama terkait akses jalan menuju Kampung Balak. Saat ini, Pemda sudah memulai land clearing aksesnya," ujar perwakilan PT ITA.
Dengan adanya jalan alternatif ini, diharapkan masyarakat Desa Tanjung Peranap, Mengkikip, dan Meranti Bunting akan mendapatkan akses yang lebih aman dan layak menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang. (R-01)
