Ini Penyebab Syamsurizal Didesak Mundur dari Kursi Ketua PPP Provinsi Riau
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) meminta Ketua DPW Syamsurizal mundur dari jabatannya. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau Sofyan Hamzah, angkat bicara terkait sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) meminta Ketua DPW Syamsurizal mundur dari jabatannya.
Senior PPP yang kini berusia 78 tahun dan telah mengabdi di PPP sejak tahun 1976 ini mengungkapkan, sebagai kader senior, ia memang mendapat laporan sejumlah persoalan PPP dari para juniornya baik di DPW maupun di DPC. Ia juga diminta memberi masukan terhadap persoalan itu.
Sofyan, yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah DPW PPP Riau 2021-2026, mantan Pimpinan DPRD Provinsi Riau 2004 - 2009, serta mantan Sekretaris DPW PPP Provinsi Riau ini menilai ketidakpuasan kader terhadap kepemimpinan Syamsurizal sudah mencapai puncak.
Melihat persoalan yang ada saat ini, tokoh masyarakat Bengkalis - Meranti ini menyatakan dukungannya terhadap langkah para pengurus dan kader yang menginginkan pergantian kepemimpinan.
"Sebagai tokoh paling tua di PPP Riau saat ini, saya mendukung langkah-langkah yang diambil sejumlah pengurus dan kader. Mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Syamsurizal," ujar Sofyan, Senin (17/6/2024).
Salah satu ketidakpuasan utama, menurut Sofyan, adalah hasil Pemilu 2024 yang menunjukkan penurunan signifikan, dengan tidak adanya kader PPP yang berhasil masuk di DPR RI. Raihan kursi PPP di Provinsi maupun Kabupaten Kota pun berkurang drastisnya.
"Perolehan kursi salah satunya memang tanggung jawab pimpinan. Selain itu seharusnya dalam pemilu kemarin, beliau meminta pendapat dan doa dari para tokoh senior. Para senior juga jangan ditinggalkan begitu saja," tambahnya.
Sofyan juga mengkritik cara Syamsurizal menyusun kepengurusan tanpa komunikasi yang baik.
"Saat menyusun kepengurusan, Syamsurizal tidak berkomunikasi dengan personal, termasuk tidak meminta pendapat saya saat menempatkan saya sebagai Ketua Majelis Syariah, posisi yang saya nilai tidak cocok untuk saya, dari situ saya sudah kecewa, dan saya tidak aktif," ungkapnya.
Selain itu, ketidakpuasan juga muncul karena Syamsurizal dianggap gagal mencari pengganti Wakil Walikota Dumai yang meninggal, yang merupakan kader PPP Amris. Sofyan menilai, Syamsurizal tidak menunjukkan perhatian yang cukup terhadap kader yang telah berjuang bersama PPP, sehingga kursi Wakil Walikota tidak didapatkan oleh PPP hingga akhir masa jabatan Walikota Dumai 2020 - 2024.
"Seharusnya ketua DPW memfasilitasi dan menggiring agar kursi itu didapat kembali ke PPP. Tapi dinanti hari demi hari bulan demi bulan tak ada kemampuan ketua untuk menjembatani hal ini. Ini ada kekecewaan besar dari para kader di Dumai," katanya.
Kekecewaan lainnya terkait kebijakan Syamsurizal yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, seperti penggantian hasil musyawarah cabang (Muscab) oleh Ketua DPW yang menyebabkan guncangan di tingkat DPC.
"Banyak saya dapat laporan kalau formatur di Muscab banyak yang diganti, dirombak, ini membuat DPC jadi tidak solid," katanya.
Selain itu, Sofyan juga menyebut, Syamsurizal kurang merangkul kader dan tokoh senior yang berjasa selama ini untuk PPP.
"Selain itu, hampir kunjungan ke daerah selama masa kepemimpinannya, berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang sering melakukan kunjungan ke hampir semua daerah. Kalau beliau kalaupun turun hanya di beberapa daerah seperti Bengkalis, Meranti," katanya.
"Kemudian kalau kami dulu sebagai senior pasti kami rangkul, kalau sekarang kurang dirangkul. Yang senior saja dibegitukan apalagi adek-adek junior di kepengurusan itu," ungkapnya.
Untuk itu, ia mendukung langkah para pengurus yang meminta Syamsurizal mundur dari jabatannya. Ia berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bagi siapapun di PPP.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPW PPP Riau Ahmad Saukinur menanggapi pernyataan Syamsurizal bahwa pengurus yang memintanya mundur adalah pengurus yang tidak aktif. Ahmad menegaskan, semua pengurus yang datang ke DPP adalah pengurus yang aktif selama ini, hal ini dapat dibuktikan dengan daftar hadir rapat-rapat DPW.
Ahmad juga membantah klaim Syamsurizal yang katanya memberikan banyak bantuan atribut partai kepada caleg PPP. Menurut Ahmad, bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian kecil caleg di dapil Riau 1, lebih untuk kepentingan pribadi Syamsurizal sebagai caleg DPR RI daripada tanggung jawabnya sebagai Ketua DPW.
"Dan selama ini saya selalu aktif ikut rapat dan terakhir setelah saya melihat hanya ada 8 sampai 9 pengurus yang hadir, ada yang sejak dimasukkan namanya oleh pak Syamsurizal tak pernah hadir, dan ada yang mundur tapi tak pernah ditanya kenapa mundur, menjadi hilang semangat untuk rapat akhir-akhir ini, sehingga kami bersepakat bahwa ketua DPW harus mundur," katanya.
"Perlu diketahui, DPW PPP yang bertandatangan meminta mundur 18 orang dari 26 dan dari 26 itu ada 3 yang sudah mundur dan tak jelas keberadaan sejak lama. Maka kalau sudah 18 dari 26, 9 DPC dan pimpinan majelis tanda tangan, jelas ada yang salah besar. Kalaulah tidak ada hal yang mengganggu dan menghambat maka tak akan mungkin beramai-ramai mau mengusulkan mosi. Siapa yang sebenarnya harus tabayyun dan refleksikan diri dan ukur diri, kalau memutuskan sesuatu bisa sendiri tapi pas kesalahan terjadi, disebut kesalahan bersama, tidak begitu juga manajemen organisasi," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PPP Riau Syamsurizal angkat bicara terkait riak-riak di internal PPP Riau yang berujung pada sebagian kader memintanya mundur dari jabatan ketua.
Syamsurizal mengatakan, beberapa isu yang dilontarkan sebagian kader tidak tepat. Terlebih jika soal berkurangnya kursi di Pileg 2024 dipersalahkan ke satu orang.
"Isu yang mereka lontarkan (meminta Syamsurizal mundur) adalah karena berkurangnya kursi di Pileg 2024. Jawaban penjelasan dari saya, saya kira ini semua sudah maklum dan patut dimaklumi oleh orang-orang itu juga, bahwa turunnya kursi PPP di semua tempat di Indonesia ini menasional. Seperti di nasional dulu kursi kita 19 sekarang tinggal 12, parlementary treshold-nya dulu kita mencapai 4,52 sekarang 3,87. Nah ini kan sebabkan turunnya kursi PPP, jadi bukan karena kepemimpinan orang di Riau atau di mana-mana," ujar Syamsurizal, Ahad (16/6/2024).
"Dimaklumi juga kegagalan itu kegagalan secara struktural, jadi tak bisa disalahkan kepada Ketua DPW atau Ketua DPC saja, tak bisa. Ini semua tanggung jawab elemen partai yang ada di pengurusan itu. Seperti itu juga di DPP, tak bisa kita salahkan pak Ketum saja, tapi itu merupakan tanggung jawab semua rangkaian kepemimpinan secara menyeluruh secara struktural," jelas Syamsurizal.
Anggota DPR RI ini juga berharap kepada pengurus DPW dan DPC yang memintanya mundur tersebut untuk bersama mengukur diri masing - masing pasca Pileg.
Selain itu, Syamsurizal juga menjelaskan terkait isu ia tidak memberi perhatian kepada para Caleg yang bertarung di Pileg 2024. Menurut Syamsurizal, ia sampai merogoh kocek pribadi untuk turut membantu pendanaan pencalegan.
"Caleg-caleg yang ketika itu ikut bertarung baik di DPRD Kabupaten, Provinsi sampai DPR RI pun, saya biayai ratusan juta rupiah, pakai dana pribadi saya. Mulai dari membuat APK, baliho, kartu nama, kalender. Jadi kalau mereka ke Jakarta jumpai DPP dan meminta saya mundur, saya minta mereka resapi saja apa yang sudah kita perbuat untuk partai," tegasnya.
Terkait gaya kepemimpinannya yang dinilai semacam otoriter dan tak memberikan kewenangan kepada para pengurus untuk menjalankan partai, Syamsurizal mengaku heran.
"Di mana letak otoriter saya, apa yang tidak saya berikan kewenangan, saya sering di Jakarta. Kalau rapat silahkan rapat dan sepenuhnya kita serahkan kepada Sekjend dalam menjalankan partai selagi saya tidak berada di Riau," katanya.
Untuk itu, Syamsurizal berharap, sesuai arahan Ketua Umum PPP di Rapimnas sekitar 10 hari lalu, disampaikan dalam rangka menyambut Pilkada 2024, masing-masing kader PPP hendaklah menjaga keutuhan partai, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membawa pada perpecahan.
"Apalagi menjelang Pilkada ini. Maka saya imbau kepada mereka untuk kembali menyadari ini, tak usah membuat keributan menjelang Pilkada ini. Mari kita bersejuk-sejuk saja. Karena menurut saya yang mereka tuntut itu tak masuk akal," katanya. (*)
