Parah! Honorer di Kepulauan Meranti Kerjakan SIPD dan SPJ, Kepala Bidang di OPD Dituding Lalai
Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Yuhara Lubis, angkat suara terkait hampir seluruh kepala bidang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dituding lalai dalam menjalankan tugasnya, Senin (3/6/2024). Foto: SM News/R-01
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Hampir seluruh kepala bidang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dituding lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, pekerjaan terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) justru dikerjakan oleh tenaga honorer.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepala bidang tersebut tidak diurus sebagaimana mestinya. Banyak pihak menilai bahwa keberadaan honorer, yang sebenarnya memiliki peran pendukung, menjadi krusial dalam menjalankan administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
"Situasi ini sangat memprihatinkan. Honorer yang seharusnya membantu pekerjaan administrasi dasar, kini harus mengerjakan tugas-tugas yang semestinya dilakukan oleh kepala bidang," ungkap salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kondisi ini juga terungkap dari berbagai laporan dan pengamatan internal yang menunjukkan bahwa tugas-tugas vital yang seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat berwenang, malah diserahkan kepada honorer. Ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk DPRD.
Pekerjaan SIPD dan SPJ adalah bagian vital dari administrasi pemerintahan daerah. SIPD berfungsi untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, sementara SPJ merupakan dokumen penting dalam pelaporan penggunaan anggaran. Kedua tugas ini memerlukan keahlian dan tanggung jawab yang tinggi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas dan efisiensi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Yuhara Lubis menyatakan, bahwa ketidakmampuan kepala bidang untuk menjalankan tugasnya dapat berdampak buruk pada kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.
"Apabila tugas-tugas penting ini tidak ditangani oleh orang yang seharusnya, bisa dipastikan akan ada ketidakselarasan dalam perencanaan dan pelaporan. Ini bisa berujung pada tidak maksimalnya pencapaian target pembangunan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai harapan," kata Dedi Lubis.
"Kami sangat menyesalkan situasi ini. Seharusnya, pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, bukan menyerahkannya kepada tenaga honorer. Ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan. Jangan hanya ingin punya jabatan saja, sementara pekerjaan penting malah diabaikan," imbuhnya.
Situasi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala bidang di OPD Kabupaten Kepulauan Meranti. DPRD berharap agar Bupati segera mengambil tindakan tegas guna memastikan bahwa tugas-tugas vital pemerintahan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan kompeten.
"Perlu ada penegakan disiplin dan evaluasi kinerja yang ketat. Jika perlu, adakan pelatihan ulang bagi para kepala bidang untuk meningkatkan kapasitas mereka. Namun yang terpenting adalah menegakkan tanggung jawab agar tidak lagi bergantung pada tenaga honorer," ucapnya.
Dedi Lubis menambahkan, bahwa keadaan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen dan pengawasan di tingkat OPD.
"Ini bukan hanya tentang tugas administratif, tetapi juga tentang kredibilitas dan efektivitas birokrasi kita. Jika tugas-tugas ini diserahkan kepada honorer, lalu apa yang dilakukan oleh para pejabat tersebut, sementara itu selain gaji mereka juga mendapatkan insentif dan lain-lain," tegasnya.
DPRD mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala bidang di OPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Diharapkan ada langkah konkret dari pihak pemerintah daerah untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan oleh pihak yang tepat.
"Kami menuntut adanya langkah tegas dari Bupati untuk menegakkan disiplin dan memastikan bahwa tugas-tugas vital ini dijalankan oleh pejabat yang kompeten. Evaluasi kinerja harus dilakukan dengan ketat, dan jika perlu, adakan pelatihan ulang bagi para kepala bidang," pungkasnya.
Sementara itu, salah satu tenaga honorer yang tidak ingin namanya disebutkan mengungkapkan rasa bangga dan keprihatinannya.
"Kami bangga bisa membantu, tapi kami juga berharap agar pejabat yang berwenang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terkadang jika ada rapat penting yang ditanya itu kami, bukan malah pejabat yang bersangkutan," ungkapnya. (R-01)
