Sudah Punya Rumah Tapi Gaji Tetap Dipotong Iuran Tapera, Untuk Apa Dananya?
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat sorotan tajam masyarakat, karena setiap pekerja baik swasta maupun PNS wajib menjadi peserta dengan potongan iuran sebesar 2,5% dari gaji. Foto: nu.or.id
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, setiap pekerja baik swasta maupun PNS wajib menjadi peserta dengan potongan iuran sebesar 2,5% dari gaji. Sementara perusahaan ikut kontribusi iuran sebesar 0,5%, sehingga total iuran Tapera 3%.
Merespons hal itu, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan semua pekerja wajib menjadi peserta Tapera karena itu adalah amanat UU 4 tahun 2016 mengenai Tapera. Bahkan meski seorang pekerja sudah memiliki rumah, iuran ini tetap diwajibkan.
Menurut Heru, Tapera merupakan program yang bentuknya adalah gotong royong. Iuran yang dibayarkan oleh orang yang sudah memiliki rumah pun akan digunakan untuk membantu orang yang belum memiliki rumah.
Bentuknya nanti berupa subsidi kredit perumahan dengan bunga rendah. Bunganya sebesar 5% dan tetap tidak mengalami kenaikan.
"Yang sudah punya rumah, dari hasil tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang lebih rendah dari bunga komersial," beber Heru dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).
"Prinsipnya gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat yang punya rumah, bagi yang belum punya rumah, semua membaur," jelasnya lagi.
Di sisi lain, manfaat yang diberikan BP Tapera kepada peserta memang bukan hanya berupa kredit murah untuk kepemilikan rumah. Namun, juga berupa kredit renovasi rumah dan kredit pembangunan rumah.
Kemudian apabila tabungan perumahannya tidak mau digunakan pun akan dikembalikan lagi kepada pekerja sebagai pengiur dengan tambahan imbal hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan BP Tapera.
Sejauh ini pertumbuhan kebutuhan rumah mencapai 700-800 ribu unit setiap tahunnya, namun kemampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang diberikan pemerintah hanya 250 ribu rumah saja.
"Jadi kalau mengandalkan pemerintah saja nggak akan mengejar sampai kapan backlog-nya mau selesai, makanya perlu grand desain dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng," jelas Heru. (R-03)
