Warga di Rohil Protes Keterbukaan Keuangan BUMDes, Unit Usaha Rental Beko Merugi?
Alat berat Excavator milik Bumdes Cipta Karya saat diparkiran di seputaran Kantor Kepenghuluan Bakti Makmur beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Warga Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sempat melakukan protes terhadap keterbukaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Konon kabarnya, salah satu unit usaha Rental Beko (eskavator) merugi.
Dari protes beberapa waktu lalu, Badan Permusyawaratan Desa atau Kepenghuluan Bakti Makmur menggelar musyawarah desa (Musdes) di aula kantor desa, Jalan Lintas Bagan Batu - Tanjung Medan, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Rabu (7/5/2024).
Dari musyawarah desa itu, diketahui Bumdes Cipta Karya memiliki 4 unit usaha diantaranya mesin percetakan batako, mesin fotocopy, peternakan ayam dan rental excavator.
Dari 4 itu, usaha ternak ayam sudah vakum dan rental excavator mengalami kerugian untuk memperbaiki mencapai Rp195 juta.
Hal itu diungkapkan salah satu warga, Oni Damanik kepada wartawan melalui selulernya. Pihaknya akan melaporkan ke penegak hukum terkait dugaan penyalahgunaan Bumdes tersebut.
"Meski tadi kami diberi pemahaman hukum oleh Bhabinkamtibmas, tapi kami akan tetap melaporkan ke penegak hukum," tegas Oni yang dikonfirmasi melalui selulernya, Senin (13/5/2024).
Dia menjelaskan, dari musyawarah itu diketahui total modal yang diterima Bumdes dari pemerintah sekitar Rp400 juta.
Dari total itu, salah satu unit usaha rental excavator mengalami kerugian terus menerus. Bahkan Bumdes memiliki hutang dengan pihak ketiga senilai Rp190 juta.
Warga merasa kesal karena usaha merugi bertahun-tahun. Bahkan pada laporan pertanggungjawaban, ada suntikan modal kepada Bumdes dari pihak ketiga.
"Kalau merugi dalam tahun pertama, ya seharusnya jangan dilanjutkan usaha itu. Ini sampai 5 tahun terus merugi dan alat berat kita tidak tahu dimana, menurut Bumdes sedang kerja di daerah Sinaboi," beber Oni.
Oni juga menjelaskan, bahwa awal pembentukan Bumdes tidak pernah melaksanakan musyawarah baik mengundang RT/RW, kepala dusun dan masyarakat.
"Pada dasarnya masyarakat tidak pernah diberi informasi tentang perkembangan Bumdes. Dan belakangan diketahui struktur Bumdes hanya dipegang oleh 1 orang yakni Direktur Bumdes sendiri," ujar Oni kembali.
Kepala Dusun (Kadus) Bakti Karya Pariadi mengatakan, bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang disebutkan direktur Bumdes, alat berat tidak bekerja dan ada pengeluaran sampai Rp60 juta.
"Akan tetapi Direktur Bumdes malah merasa sudah menyelamatkan Bumdes dengan dirinya menjadi direktur," kesal Pariadi.
Dalam musyawarah yang digelar pada Rabu kemarin, tambah Kadus, turut dihadiri Pj Datuk Penghulu (Kepala Desa) Bakti Makmur Sujarno, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merdiansyah Batu Bara, Bhabinkamtibmas Aidpa A Silaban, Direktur Bumdes Aris, mantan penghulu Sucipto dan pendamping desa Mas Jaka Felani serta masyarakat yang meminta keterbukaan pengelolaan Bumdes tersebut sekitar 30an orang.
Pj Datuk Penghulu Bakti Makmur, Sujarno yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (13/5/2024) belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut.
"Izin untuk saat ini belum bisa memberikan keterangan, kami masih rapat membahas hal itu," terang Sujarno.
Sementara Direktur Bumdes Cipta Karya Aris, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban ketika ditanya siapa pihak ketiga tersebut. (R-02)
