Serahkan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Pekanbaru ke Partai NasDem, Ade Hartati: Warga Pekanbaru Butuh Perubahan!
Ade Hartati menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Wali Kota Pekanbaru ke DPW Partai NasDem Provinsi Riau, Senin (6/5/2024). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Wali Kota Pekanbaru 2024-2029 ke DPW Partai NasDem Provinsi Riau, Senin (6/5/2024). Langkah ini menunjukkan tekad dan keseriusannya bertarung dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru di Pilkada 2024.
Pengembalian berkas pendaftaran tersebut diterima langsung oleh Bappilu Partai NasDem Provinsi Riau, Dedi Harianto Lubis dan jajarannya.
"Pengembalian berkas pendaftaran sebagai bakal calon Wali Kota Pekanbaru ini adalah satu tahapan penting sebagai ikhtiar bersama menjadi kontestan di Pilkada Kota Pekanbaru 2024. Segala tahapan dan mekanisme partai tentu akan saya jalani," kata Ade Hartati.
Ade yang merupakan srikandi politik dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, keikutsertaannya dalam Pilkada Kota Pekanbaru didasari spirit untuk membawa perubahan nyata untuk Kota Bertuah Pekanbaru. Berbagai masukan, aspirasi dan keluhan yang ia tampung selama ini dari masyarakat menjadi energi positif baginya untuk tarung di Pilkada 2024.
"Suara-suara di akar rumput yang saya himpun menunjukkan harapan bahwa Kota Pekanbaru membutuhkan perubahan yang lebih nyata dari beragam aspek dan dimensi. Yakni menjadikan Pekanbaru Rumah Kita," tegas Ade.
Ia meyakini, tingginya harapan masyarakat Pekanbaru tersebut harus diwujudkan lewat kepemimpinan daerah yang efektif. Yakni upaya menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang ramah dan melayani warganya.
Ade tak menampik adanya biaya politik dalam Pilkada. Namun menurutnya, biaya politik bukan merupakan faktor tunggal dapat dipilih masyarakat. Justru sebaliknya, cost politik yang tinggi akan menimbulkan masalah baru ketika seseorang terpilih sebagai pemimpin daerah.
"Ada yang bilang untuk jadi kepala daerah butuh biaya politik Rp 100 miliar. Pertanyaannya, dengan biaya politik Rp 100 miliar itu, apakah dapat menyelesaikan masalah kota dan warganya?" kata Ade.
"Uang Rp 100 miliar sebagai biaya politik itu mungkin hanya dapat memenangkan kandidat kepala daerah. Tapi, uang itu tidak dapat menyelesaikan masalah publik, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan warga lainnya," kata Ade.
Ia berkeyakinan, masyarakat Pekanbaru memiliki kekuatan partisipatif dan daya juang yang tinggi karena menginginkan pemimpin yang dapat menjawab dan menyelesaikan persoalannya. Spirit positif masyarakat tersebut ia yakini dapat mengalahkan kekuatan uang Rp 100 miliar dalam Pilkada.
"Uang bukan segala-galanya dalam pilkada. Kekuatan uang bisa dikalahkan oleh spirit dan saya juang masyarakat yang ingin hidup lebih baik," tegasnya.
Partai Amanat Nasional (PAN) harus membangun koalisi agar dapat berlayar di Pilkada Pekanbaru. Perolehan 6 kursi di DPRD Pekanbaru masih kurang, karena syarat minimal pencalonan minimal harus mendapatkan dukungan 10 kursi di DPRD Pekanbaru.
Ade Hartati selama ini dikenal sebagai vokalis di DPRD Provinsi Riau. Ia kerap menyoroti beragam isi publik khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan serta pengembangan ekonomi keluarga dan infrastruktur publik perkotaan.
Sebelum duduk di DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024, Ade selama beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru. (R-05)
