Politeknik Pengadaan Nasional Dibuka di Pekanbaru, Ini 3 Program Studinya
Politeknik Pengadaan Nasional dibuka di Provinsi Riau. foto: SM News/ R-03
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Politeknik Pengadaan Nasional sebagai kampus vokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pertama di Indonesia resmi dibuka di Provinsi Riau. Keberadaan kampus tersebut diharap dapat menjadi pilot project.
Diketahui, Politeknik Pengadaan Nasional yang berlokasi di Jalan Semangka, Sukajadi, Kota Pekanbaru.
Direktur Politeknik Pengadaan Nasional Komala Sari saat peresmian gedung Politeknik, Kamis, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan para sarjana terapan yang ahli dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ada tiga program studi yang dibuka yakni prodi manajemen kontrak pemerintah, prodi bisnis digital dan paralegal.
"Semua sarjana ini nanti akan menjadi ahli pengadaan barang dan jasa, semua prodinya dibekali dengan sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa tapi dengan kompetensi yang berbeda. Untuk prodi majanemen kontrak pemerintah itu full dibekali ilmu pengadaan barang dan jasa. Untuk bisnis digital dan prodi paralegal sekitar 30 persen akan dibekali ilmu pengadaan barang/jasa," ucap dia.
Komala Sari mengatakan untuk gelombang pertama kampus menerima mahasiswa sebanyak 70 orang per prodi. Saat ini calon mahasiswa yang sudah mendaftar sebanyak 50 orang untuk prodi Manajamen Kontrak Pemerintah yang menjadi prodi unggulan di kampus itu.
"Tahun ini dibuka. Satu prodi dua kelas, satu kelas 35 orang. Jadi satu prodi ada sekitar 70 orang. Kami juga memberikan diskon 30 persen biaya pembangunan dan pendidikan untuk anak ASN dan TNI/Polri. Untuk mahasiswa kurang mampu dan berprestasi ada kuotanya sekitar 30 persen. Pendidikan gratis bagi kurang mampu hingga selesai dan juga bagi kelas menengah diberikan kemudahan dalam pembayaran kuliah," katanya.
Dia mengatakan bahwa keberadaan kampus ini akan menjadi cikal bakal lahirnya ASN yang menguasai ilmu pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam peresmian itu juga dihadiri oleh Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Kata dia, Pemerintah harus memberikan dukungan berupa fasilitas dan dorongan informasi kepada calon mahasiswa.
Pendidikan formal di bidang pengadaan barang dan jasa sangat dibutuhkan, kata dia, karena masih banyak ASN yang kurang dibekali ilmu dalam pengadaan barang/jasa saat menjadi panitia lelang yang rawan berurusan dengan hukum.
"Yang sekarang banyak terjadi, banyak ASN menolak diberi tugas sebagai panitia lelang karena ketidakpahaman, minimnya informasi tentang pengadaan barang dan jasa. Mereka tidak melalui proses pendidikan hanya diberikan bimtek. Sehingga kita sangat mendukung vokasi ini untuk memberikan bekal formal kepada ahli pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh LLDIKTI Wilayah X diwakili Reri Anton, Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan pihak Forkopimda. (R-03)
