Lurah Sidomulyo Timur Pekanbaru Disebut di Sidang MK, Saksi Ungkap Bansos untuk Pemilih 02
Ketua KPPS di Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau menjadi saksi dari tim hukum Anies-Muhaimin di sidang sengketa Pilpres 2024. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua KPPS di Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau, bernama Surya Dharma menjadi saksi dari tim hukum Anies-Muhaimin di sidang sengketa Pilpres 2024.
Di persidangan, Surya mengungkap pengalaman dirinya berinteraksi dengan seorang lurah 6 hari sebelum pencoblosan.
Interaksi tersebut terkait pendataan pemilih capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Surya mengatakan data tersebut digunakan untuk memberikan bantuan sosial atau bansos.
"Pada 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat kelurahan), di kantor lurah, mengambil dana operasional TPS.
Diserahkan formulir kepada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos," jelas dia di ruang sidang, Senin (1/4/2024).
Namun demikian, ketika ditanyakan lebih jauh oleh majelis hakim, ia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut mengenai implementasinya.
"Saya serahkan sama Ketua RT," ujar Surya yang merupakan Ketua KPPS TPS 041 itu.
Surya kemudian dicecar oleh Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra terkait nama lurah tersebut.
Surya awalnya menolak, namun Saldi Isra menegaskan bahwa di dalam persidangan hal itu dapat dilakukan, sehingga ia tak perlu takut.
Sementara itu, Suhartoyo berujar, jika ia enggan mengungkap nama lurah itu, maka keterangannya berpotensi diragukan.
"Ibu Yuliarti. Langsung ke saya," ucap dia.
Perlu diketahui, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai dipanggilnya 4 menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres di MK bakal menjadi pintu masuk gagalnya Prabowo-Gibran pemenang Pilpres 2024.
Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang di Pilpres 2024.
Sementara itu pada sengketa Pilpres 2024 di MK, majelis hakim telah memutuskan Jumat pekan ini akan memanggil empat menteri Jokowi.
Keempat Menteri itu akan bersaksi guna menyelesaikan ihwal perkara bantuan sosial (bansos) oleh negara.
Empat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani.
"Isu Bansos menjelang pemilu ini menarik, meskipun berbeda UU dengan penyelenggaraan pemilu. Tetapi bisa saja menjadi pintu masuk gagalnya Prabowo diputuskan menang oleh KPU," kata Dedi dikutip dari Tribunnews.
Hal itu dinilainya karena jika terbukti bansos ditujukan untuk politik uang. Terlebih tidak ada UU yang menjembatani kegiatan bansos itu.
"Maka Presiden Jokowi tidak saja menghadapi kegagalan melihat putranya Gibran dilantik. Tetapi juga potensial hadapi pemakzulan melalui hak angket karena terbukti langgar UU," terangnya.
Menurutnya nantinya keterangan empat menteri tersebut akan konfrontatif.
"Utamanya antara Risma dan lainnya. Risma dalam rapat dengan DPR sudah menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu kuota bansos menjelang pemilu," kata Dedi.
Hal itu dinilainya akan menjadi temuan menarik, meskipun tidak secara langsung pengaruhi keputusan KPU soal pelanggaran pemilu, tetapi punya dampak. (*)
