Puan Maharani Sebut Belum Ada Instruksi Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 bergulir usai hari pencoblosan Februari lalu. PDIP fraksi terbesar di DPR saat ini, adakah instruksi dari pimpinan PDIP agar anggota DPR mereka menggerakkan hak angket Pilpres 2024?
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal wacana hak angket yang berkembang. Puan Maharani menegaskan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket.
Puan menyampaikan hal ini usai memimpin rapat paripurna DPR, Kamis (28/3/2024). Sebelum hadir ke DPR, Puan melaksanakan tugas di luar negeri sebagai pimpinan parlemen Indonesia.
"Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan," kata Puan Maharani menjawab pertanyaan soal hak angket.
Wacana hak angket pertama kali diembuskan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP. Mengenai hal ini, Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
"Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat," kata Puan.
Puan menyebut jika memang hak angket adalah jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun, Puan menegaskan sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.
"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan," ujar Puan.
Puan lantas menegaskan tidak ada instruksi kepada anggota DPR Fraksi PDIP terkait hak angket. "Nggak ada instruksi," kata Puan singkat.
Ganjar-Mahfud Tak Ada di DPR
Ganjar Pranowo yang memunculkan wacana hak angket sebelumnya angkat bicara soal kelanjutan wacana angket. Ganjar menyebut dirinya dan cawapres Mahfud Md tidak di DPR sehingga proses itu sepenuhnya ada di partai.
"Kebetulan saya dan Prof Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan, kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu," kata Ganjar saat mengadakan konferensi pers di Jl. Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Ganjar mengklaim wacana hak angket tinggal menunggu proses administratif selesai. Ganjar juga mengatakan hal ini menarik sebab akan ada permainan politik di sana.
"Jadi kami menyerahkan kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka, tinggal proses administratifnya," katanya.
"Tentu ada politiknya di sana dan ini akan menarik," tutupnya. (*)