Instruksi Khusus SF Hariyanto ke Pj Sekda Indra: Jangan Ada Anggaran Numpang di Tengah Jalan!
Pejabat Gubernur Riau, SF Hariyanto resmi melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Balai Serindit, Selasa (19/3/2024) pagi tadi. Foto: KB-02/Malik
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pejabat Gubernur Riau, SF Hariyanto resmi melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Balai Serindit, Selasa (19/3/2024) pagi tadi. SF Hariyanto memberi instruksi khusus kepada Indra.
Dalam pidato arahannya, SF Hariyanto mengingatkan Indra harus mengawal pelaksanaan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Jalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan APBD 2024 sesuai ketentuan," kata SF Hariyanto.
Tak hanya itu, SF Hariyanto secara khusus meminta Indra mencegah agar tidak ada lagi anggaran yang menumpang di tengah jalan.
"Ini yang saya minta, tidak ada lagi penumpang di tengah jalan. Jadi mohon dipahami," tegas SF Hariyanto.
Ia juga mengingatkan agar Indra segera menyiapkan rancangan APBD Perubahan 2024 dan ancang-ancang APBD 2025. Soalnya, akan terjadi pergantian pimpinan dan anggota DPRD Riau hasil pemilu 2024.
"Jangan sampai nanti yang ketok palu sidang nggak ada," canda SF Hariyanto.
Pelantikan Indra dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Riau, kalangan rektor perguruan tinggi dan sejumlah pejabat lainnya.
Acara dimulai dengan pengambilan sumpah jabatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pin yang langsung dilakukan oleh SF Hariyanto.
Pelantikan Indra sebagai Pj Sekdaprov Riau menyusul telah terbitnya persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat surat bernomor:100.2.2.6/1282/SJ pekan lalu.
Rangkap Jabatan
Dengan dilantiknya Indra sebagai Pj Sekdaprov, maka dipastikan semakin menambah daftar pejabat yang rangkap jabatan di lingkungan Pemprov Riau. Saat ini posisi Kepala BPKAD Riau masih dirangkap oleh Indra.
Seorang pejabat senior di lingkungan Pemprov Riau menyatakan, biasanya jika seorang pejabat telah ditunjuk menjadi Pj Sekda, maka jabatan yang ditinggalkan sementara waktu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
"Biasanya akan diangkat seorang Plt. Apalagi jabatan Sekdaprov itu sangat kompleks dan padat sehingga dikhawatirkan bila rangkap jabatan menimbulkan ketimpangan dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas jabatan," kata pejabat tersebut yang tak ingin disebut namanya.
Kemungkinan, posisi Kepala BPKAD Riau akan diisi sementara waktu oleh seorang pejabat eselon dua lainnya di jajaran Pemprov Riau. Namun, tak menutup kemungkinan Plt Kepala BPKAD diisi sementara oleh pejabat internal seperti Sekretaris BPKAD.
"Itu tergantung kebijakan Pj Gubernur," katanya.
Sebelumnya, saat ini telah ada dua jabatan setingkat eselon dua di Pemprov Riau yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Pasca mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Riau Edy Natar Nasution 29 Desember 2023 lalu, posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dipegang sementara oleh Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan. Kadis LHK sebelumnya dijabat oleh Mamun Murod yang dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selain itu, posisi Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau saat ini juga diisi Yan Dharmadi sebagai Plt. Yan merupakan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau. Sebelumnya jabatan Kepala Biro Hukum dipegang oleh Elly Wardhani yang dimutasi menjadi Asisten III Setdaprov Riau.
Kemudi Riau Dipegang 2 Pejabat Non Defenitif
Dengan dilantiknya Indra sebagai Pj Sekdaprov, maka pucuk kepemimpinan Pemerintah Provinsi Riau akan dikendalikan oleh dua pejabat non defenitif.
Pj Gubernur SF Hariyanto sebagai kepala daerah bukan hasil Pilkada akan menjabat hingga terpilihnya gubernur defenitif dalam Pilkada serentak November 2024 mendatang. Sementara, Pj Sekdaprov Riau Indra sebagai ASN nomor 1 di lingkungan Pemprov Riau akan bertugas sampai dikembalikannya lagi posisi SF Hariyanto menjadi Sekda defenitif.
Profil dan Harta Kekayaan Indra
Indra sudah cukup lama menduduki kursi Kepala BPKAD Provinsi Riau. Ia menjabat hampir 4 tahun lamanya sejak dilantik oleh Gubernur Syamsuar pada Selasa, 10 Maret 2020 silam.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, namun sempat dinonjobkan. Ia meraih gelar Magister Manajemen (MM) dari kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak) dengan torehan indeks prestasi kumulatif sempurna, yakni IPK 4.0.
Indra tercatat melaporkan harta kekayaannya terakhir kali pada 17 Februari 2023 lalu untuk masa periodik tahun 2022. Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, Indra melaporkan memiliki kekayaan dalam bentuk aset tanah dan bangunan senilai Rp 1,295 miliar.
Indra memiliki 8 persil tanah dan bangunan, 7 di antaranya terletak di Rokan Hilir. Satu tanah dan bangunan miliknya berada di Kota Pekanbaru, yakni berupa bangunan seluas 280 meter persegi dibangun di atas tanah seluas 526 meter persegi. Rumah di Pekanbaru ini nilainya seharga Rp 696,83 juta yang tercatat sebagai hibah tanpa akta.
Selain itu, ia memiliki empat unit kendaraan, masing-masing dua sepeda motor dan dua mobil yang nilainya seharga Rp 529 juta. Jenis mobil yang dipunyainya adalah Honda HRV tahun 2022 dan Honda CRV tahun 2012.
Indra juga melaporkan kekayaannya dalam bentuk harta bergerak lainnya senilai Rp 140 juta.
Uang kas dan setara kas yang dimilikinya hanya sebesar Rp 13,07 juta. Sementara, harta lainnya sebesar Rp 103,96 juta.
Indra melaporkan dirinya tidak memiliki utang. Sehingga total kekayaan bersihnya sebesar Rp 2,08 miliar.
Jumlah harta kekayaan Indra tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data yang dilaporkannya pada 2022 lalu. Di mana tahun lalu, total kekayaan Indra mencapai Rp 2,16 miliar, atau berkurang sebesar Rp 80 jutaan. (KB-02/R-03)
