Hasto PDIP Blak-blakan Ungkap Menteri BUMN, Menteri Agama dan Mendag Dikerahkan Menangkan Prabowo-Gibran
Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP dan paslon nomor urut 03 mengalami intimidasi. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP dan paslon nomor urut 03 tidak hanya mengalami intimidasi pada Pemilu 2024, tapi juga operasi hulu dan hilir untuk menekan suara.
“Bukan hanya sekedar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, Minggu (17/3/2024).
Hasto menyebutkan, pencairan bantuan sosial dari pemerintah terbukti mempengaruhi perolehan suara pemilih.
“Dari hasil survei terpercaya, misalnya dari Kompas, mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp496 triliun,” ujarnya.
Selain itu, Hasto menyinggung pengerahan pejabat dan menteri untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pengerahan pejabat negara yang seharusnya netral seperti TNI dan Polri, kemudian menteri yang juga mempunyai kekuasaan struktural, menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN, semuanya diupayakan untuk kegiatan elektoral,” ujarnya.
Sebelumnya, Hasto menyinggung pelaporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) kepada mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jawa Tengah berinisial S.
Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan gratifikasi.
Terkait hal tersebut, Hasto menilai berbagai pihak yang menyerukan perlawanan untuk mengungkap kecurangan pada pemilu 2024 mulai mendapat intimidasi dari pihak tertentu.
Hal itu diungkapkan Hasto saat menghadiri acara diskusi bertema “Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3/2024).
Ia merasa pihak-pihak yang menyerukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 diintimidasi dengan menggunakan instrumen hukum.
Termasuk, kata Hasto, sosok calon presiden nomor urut 03 Ganjar yang angkat bicara soal penggunaan kuesioner dan kini mulai mendapat intimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)
