Wow! Sudah 135 Orang Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Pemicu Utama karena Penyakit Jantung
Angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 135 orang. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 135 orang menurut laporan Kementerian Kesehatan RI yang dirilis terakhir, Minggu (11/3/2024).
Adapun kematian terbanyak masih didominasi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yakni 72 kasus, disusul perlindungan masyarakat 29 kasus, petugas 11 kasus, saksi 10 kasus, badan pengawas pemilu 6 kasus, penyelenggara pemungutan suara 5 kasus, hingga panitia pemilihan kecamatan 2 kasus.
Penyakit jantung menyumbang penyebab kematian petugas pemilu terbanyak hingga 37 orang. Ada 18 orang yang belum diketahui pemicu kematiannya, sementara 13 kasus mengalami spetic stick.
"13 Orang lainnya meninggal dalam perjalanan ke faskes," terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi, Selasa (12/3/2024).
Penyakit tidak menular lain yang juga dilaporkan memicu kondisi fatal, seperti berikut:
- Hipertensi 9 kasus
- Penyakit serebrovaskular 9 kasus
- Acute Respiratory Distress Syndrome 7 kasus
- Diabetes mellitus 5 kasus
- Penyakit ginjal kronik 3 kasus
- Kegagalan multi organ 3 kasus
- Sudden cardiac death 2 kasus
- Dehidrasi 2 kasus
- Asma. 1 kasus
- Sesak napas 1 kasus
- Kanker 1 kasus
- Multi organ failure infeksius: 1 kasus
Sebelumnya, KPU telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan risiko kecelakaan kerja saat pemilu serentak 2024.
Ini termasuk menetapkan batas usia baru yang berkisar 17-55 tahun bagi petugas KPPS dan mewajibkan calon petugas menyerahkan surat keterangan sehat, yang menunjukkan mereka tidak memiliki penyakit bawaan.
“Akhirnya, banyak anak muda yang didorong maju untuk menjadi petugas pemilu 2024. Karena belum banyak pengalaman, ditambah dengan bimbingan teknis dari KPU yang tak memadai, para petugas muda ini kerap kebingungan dan kesulitan menjalankan tugas dengan baik di hari pemungutan suara, kata Neni Nur Hayati dari DEEP Indonesia.
Karena itu, tambahnya, waktu kerja para petugas KPPS jadi molor, bahkan banyak yang baru selesai menghitung suara pada dini hari.
"Teknisnya rumit di lapangan. KPPS juga tidak dibekali pengetahuan kepemiluan yang mumpuni,” kata Neni.
Untuk menghadapi pemilu 2024, tujuh anggota KPPS wajib mengikuti bimbingan teknis atau bimtek. Menurut Neni, ini sudah lebih baik dibanding 2019, saat hanya ketua dan satu anggota KPPS yang mesti menjalani pembekalan.
Namun, saat diminta mengisi sejumlah sesi bimtek, Neni terkejut saat menemukan ada 1.000-2.000 anggota KPPS menjejali satu ruangan untuk mengikuti pembekalan.
"Jadi, bagaimana mau efektif? Banyak banget yang pingsan waktu bimtek itu,” katanya.
Ia mengusulkan agar ke depannya masa kerja para petugas KPPS diperpanjang, dengan sesi pembekalan dan simulasi pemilu yang lebih banyak dan efektif.
Untuk pemilu 2024, para petugas KPPS dikontrak satu bulan, dari 25 Januari hingga 25 Februari.
Total ada 5.741.127 anggota KPPS yang bertugas di 820.161 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. (*)
