Makan Siang Gratis Ala Prabowo-Gibran Ditolak Perhimpunan Guru Kalau Pakai Dana BOS, Ini Alasannya
Wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk program makan siang gratis. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk program makan siang gratis milik pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri beralasan tenaga pendidik maupun infrastruktur sekolah di berbagai daerah saat ini masih banyak bergantung pada dana bantuan itu.
“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Masalah berikutnya adalah anggaran BOS yang saat ini diambil dari APBN dianggap belum cukup untuk menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
Dirinya menilai bahwa pemerintah mestinya berfokus mengatasi persoalan tersebut, alih-alih menambah beban dana BOS sebatas untuk program makan siang gratis. Pihaknya juga menyoroti alokasi dana BOS yang menurun setiap tahunnya.
“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi, kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjut Iman.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, pada prinsipnya P2G berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya.
Meski demikian, Iman juga menekankan para guru juga harus diberi asupan gizi yang baik.
Seperti diketahui, wacana anggaran BOS akan menjadi opsi untuk pembiayaan program makan siang gratis muncul dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menilai sistem penganggaran melalui BOS relatif sudah mapan. Menurutnya, bahwa hal itu dapat diterapkan dalam tataran sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline angggran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat,” ungkapnya di SMPN 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024). (*)
