Geramnya Anies Saat Pemerintah Sudah Bahas Program Paslon 02: Ada Persoalan Etika Lagi di Sini
Anies Baswedan menilai ada persoalan etika yang terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ada persoalan etika yang terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran turut membahas program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Anies memandang sudah semestinya pemerintah mengakomodasi program-program kerja yang dijanjikan oleh presiden terpilih. Namun, Anies menekankan semestinya program kerja dibahas setelah adanya keputusan legal presiden terpilih.
"Jadi pemerintah mengakomodasi itu baik, nah pertanyaannya kapan itu dimulai pengakomodasian itu? Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si a, si b, si c sebagai pemenang, sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukan ke dalam RAPBN. Itu (baru) baik," kata Anies Baswedan di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
Anies memuji sikap pemerintah yang terbuka terhadap program kerja presiden mendatang. Namun, Anies menilai sikap terbuka pemerintah itu menjadi persoalan etika jika dilakukan saat rangkaian Pemilu belum usai.
"Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini. Jadi sikap terbuka itu baik, itu yang dibutukan justru dalam demokrasi begitu, yang repot kita pernah mengalami, mau sudah terpilih menjadi gubernur kemudian gubernur yang sedang bertugas tidak memberikan ruang, wah repot itu, tapi keterbukaan persoalannya kapan mulai terbuka? Sesudah penyelenggara pemilu menyatakan secara resmi sebagai pemenang nah itu baru dimulai, dan sengketa juga pemilu sudah selesai," tegasnya.
"Jadi kalau ditanya, apa dasar hukum diselenggarakannya rapat membahas tentang program, dasar hukumnya adalah keputusan final, tapi kalau tidak ada dasar hukumnya itu menjadi pertanyaan, apa dasar hukumnya. Jadi semangatnya baik tapi harus punya dasar hukum, karena negara bekerja mengikuti aturan hukum, bukan menggunakan selera. Kalau pakai selera repot kita," tambahnya.
Sebelumnya, pembahasan program Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet Jokowi diungkapkan oleh Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Senin (26/2/2024).
Program yang dibahas adalah program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo-Gibran.
“Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.
“Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia. (*)
