Golkar Punya Feeling Partai Pengusul Hak Angket Tak Akan Kompak, Singgung Asas Objektif dan Urgensi
Ace Hasan Syadzily meyakini anggota DPR RI dari partai politik (parpol) pendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, tak akan kompak. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meyakini anggota DPR RI dari partai politik (parpol) pendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, tak akan kompak.
"Saya yakin partai-partai yang lain juga akan objektif dan tahu tentang bagaimana menempatkan hak angket itu di dalam sistem ketatanegaraan kita," kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menanggapi kuantitas partai politik dari kubu 01 dan 03 di DPR RI yang lebih besar dibandingkan pihaknya jika harus melayangkan hak angket.
Meski demikian, ia meyakini sikap dari masing-masing partai politik itu tak akan kompak pada ujungnya.
"Saya kira demikian (mereka tak akan kompak). Kita lihat saja. Tapi saya yakin para ketua umum partai terutama partai pendukung pemerintah, akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan," kata Ace.
Ace menegaskan Partai Golkar dalam posisi menolak pengguliran hak angket di DPR RI. Menurutnya jika yang dipermasalahkan terkait dugaan kecurangan, maka tak tepat untuk DPR memanggil lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen.
"Pertama, tentu Partai Golkar menolak ya terhadap hak angket tersebut, jelas saya kira. Kedua, urgensi dari hak angket ini apa? kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu maka tidak pada tempatnya hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu," katanya.
"Kenapa? karena pemilu itu ada mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR. kalau DPR sendiri tidak percaya terhadap undang-undang yang dibuatnya, lalu buat apa?" pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan hak angket saat ini didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Partai NasDem, PKB, dan PKS.
PDIP memiliki 128 kursi di DPR, PPP 19 kursi, Partai NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi yang bila ditotal mencapai 314 kursi. (*)
