Tanpa Politik Uang, Rosihan Aprizal Buktikan Bisa Terpilih Jadi Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Begini Kiatnya
Rosihan Aprizal lewat Yayasan Sosial Mitra VJ yang hingga saat ini eksis dan istiqomah melakukan pengabdiannya ke masyarakat. foto: R-01
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah gempuran politik uang, sejumlah calon legislatif (caleg) dengan modal finansial terbatas tetap bisa terpilih sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti.
Para caleg dengan kekuatan finansial terbatas itu memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk dapat melaju ke kursi panas legislatif.
Kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) yang kompetitif dan kompleks dianggap membuat praktik politik uang kian rawan. Salah satu titik yang paling rawan ialah ketika masa tenang dan pencoblosan atau sering disebut 'Serangan Fajar'.
Sesuai analoginya, serangan fajar itu yakni ada caleg yang berusaha membeli suara dan ada rakyat yang sengaja ataupun tidak sengaja menjual suaranya. Dalam ekonomi pasar bebas, apapun bisa menjadi komoditas selama memiliki nilai jual.
Tak terkecuali pada kontestasi Pileg DPRD Kepulauan Meranti 2024. Di mana beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang kompetitif dinilai nyata sarat akan praktik politik uang.
Untuk diketahui, di Kabupaten Kepulauan Meranti ada sebanyak 473 caleg yang mendaftar. Namun hanya 391 yang diterima pendaftarannya. Mereka bersaing di lima Dapil yang telah ditentukan untuk mengisi 30 kursi di DPRD.
Namun, semua itu kini terbantahkan oleh salah satu tokoh pemuda Kecamatan Tebingtinggi Timur, Rosihan Aprizal lewat Yayasan Sosial Mitra VJ yang hingga saat ini eksis dan istiqomah melakukan pengabdiannya ke masyarakat.
Lewat lembaga yang dibentuknya pada tahun 2015 silam itu, tidak diragukan lagi sepak terjang Rosihan dalam membantu masyarakat yang kesusahan dan warga sakit yang harus segera mendapatkan perawatan.
Pria yang akrab disapa Vijay ini melenggang mulus ke DPRD Kepulauan Meranti tanpa politik uang dengan memperoleh suara sebanyak 1.174 yang diperolehnya dari konstituennya di 2 kecamatan di Dapil III, masing-masing di Tebingtinggi Timur sebanyak 1.085 dan di Kecamatan Rangsang sebanyak 89 suara dan suara partai sebanyak 2.291.
Walaupun sempat gagal pada tahun 2019 silam, Rosihan menegaskan jika dia tak pernah patah arang, dan tetap maju demi membuktikan kualitas diri sebagai politisi pejuang.
Dia juga merasakan, pada kontestasi Pileg tahun 2024 ini, banyak partai dan caleg dalam pemilu membuat kompetisi Pileg makin sengit, sehingga untuk menang memang banyak cara yang harus dilakukan.
"Apapun caranya, karena kompetisinya sangat sengit, mau tak mau cara apapun pasti tempuh, yang penting menang," kata Rosihan.
Soal bagi-bagi uang, Rosihan mengatakan, jika dirinya tidak mau merefleksikan bahwa menang dan duduk sebagai anggota legislatif bukan karena dipercaya tetapi karena membeli suara.
Dia juga menekankan, bahwa perolehan kursi DPRD seharusnya didasarkan pada kualitas dan dedikasi caleg dalam melayani masyarakat, bukan hanya sebatas jumlah uang yang diinvestasikan.
Tidak mau membagikan uang bukan berarti tidak memiliki, hanya saja menurutnya, suara dari masyarakat memang tidak bisa diukur dengan materi.
Namun, dengan terpilihnya ia sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti merupakan cara alam semesta untuk memberitahukan kepada khalayak soal pentingnya memilih anggota DPRD yang punya kapasitas, punya integritas.
"Bukan tidak mau membayar atau pun tidak memiliki uang. Hanya saja suara masyarakat itu sebenarnya tidak ternilai harganya atau pun tidak bisa dinilai dengan uang. Sebenarnya ini pelajaran politik, sudah seharusnya masyarakat bisa menilai mana calon yang punya kapasitas dan kapabilitas tanpa memandang yang memiliki banyak materi," kata Rosihan.
Diakuinya, menjadi wakil rakyat di DPRD tak hanya membutuhkan gagasan dan mimpi semata. Hal konkret yang dibutuhkan tentunya adalah dana untuk maju turut bersaing.
Menurut politisi NasDem ini, biaya kampanye yang dikeluarkan hanya untuk penyediaan alat peraga kampanye. Sisanya digunakan untuk pembentukan tim sukses dan sosialisasi. Namun, menurutnya, biaya sosialisasi tatap muka menjadi yang agak mahal.
Dia menuturkan, jika dana politik yang dihabiskan saat masa pencalonan tidak lebih dari Rp 30 juta.
Rosihan mengungkapkan, masyarakat Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebingtinggi Timur kini cerdas, mereka akan memilih yang peduli dan membantu tanpa memandang materi yang diberikan sesaat.
“Beruntung saya punya tim relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa operasional dan mereka betul-betul berjuang untuk putra daerah. Sejarah penting pada tahun 2024, di mana Tebingtinggi Timur berhasil mengantarkan putra daerahnya menjadi anggota DPRD," tuturnya.
Adapun hal yang membuat Rosihan terpilih, karena diingat oleh masyarakat dengan gerakan sosialnya. Ia mengaku segala bantuan moril yang dilakukan bersama rekannya murni dari niat hati tanpa ada pamrih. Hal itu membuat organisasi Mitra VJ diakui pemerintah setempat dan masyarakat Kepulauan Meranti.
"Kita tidak pernah meminta apapun dari masyarakat yang kita bantu. Terkadang ada warga yang mungkin kekurangan biaya, kita langsung bergerak mencari donatur yang ingin membantu," bebernya.
"Kalau seandainya masih mampu kita bantu, iya kita saja yang menutupi kekurangan dari saku pribadi. Maklumlah kita juga minim anggaran untuk itu. Kalau untuk sarana transportasi, kita ada ambulans roda tiga bantuan dari Bank Riau Kepri yang dipergunakan untuk antar jemput pasien," tambahnya.
Dijelaskan, walaupun minim anggaran namun organisasi sosialnya dianggap sangat membantu masyarakat.
Setiap pasien yang memiliki kartu sehat Mitra VJ akan mendapatkan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu bagi pasien yang berada di kecamatan akan dibantu pengurusan administrasi di RSUD Selatpanjang dengan fasilitas antar jemput pasien dengan mobil operasional Mitra VJ dari pelabuhan.
Begitu juga dengan pasien yang akan dirujuk ke RSUD Pekanbaru dan RSUD Tanjung Balai Karimun serta rumah singgah gratis, tetap akan dibantu pengurusan administrasinya.
Setiap pasien dan keluarga bisa menginap di rumah singgah yang disediakan serta biaya makan gratis dan fasilitas kendaraan roda 2 bagi keluarga pasien selama menginap di rumah singgah di Selatpanjang. Selain itu, pasien juga diberikan santunan setelah selesai di rawat inap di RSUD.
Rosihan berjanji akan setia mengemban suara pemilih yang telah memercayakan dirinya untuk duduk di kursi parlemen.
Dia mengaku sangat bersyukur bisa terpilih sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti dan nantinya berharap bisa duduk di Komisi III agar bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia kesehatan di daerah termuda di Provinsi Riau itu.
“Semoga dengan amanah yang telah diberikan ini, saya tetap istiqomah untuk bisa terus membantu masyarakat yang kesusahan terutama dalam hal kesehatan," pungkasnya.
Sementara itu, Bawaslu Kepulauan Meranti juga sudah menyatakan jika pihaknya sudah maksimal dalam melakukan pemberantasan dugaan politik uang.
Adapun yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melakukan identifikasi praktik politik adalah sinergitas dengan berbagai pihak dalam hal ini adalah masyarakat yang dapat menjadi kunci dalam mengatasi kendala ini dan meningkatkan transparansi serta keadilan dalam demokrasi.
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal menyebutkan kendala yang dihadapi pihaknya dalam menemukan praktik politik uang adalah di mana praktik ini seringkali dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, sulit terdeteksi secara terbuka, dan melibatkan transaksi yang sulit dilacak.
Selain itu, Bawaslu memerlukan bukti yang kuat untuk menindaklanjuti dugaan praktik politik uang. Namun, seringkali sulit untuk mengumpulkan bukti yang memadai karena sifat rahasia dari kegiatan tersebut.
Kemudian, masyarakat atau saksi yang mengetahui praktik politik uang mungkin merasa takut atau enggan untuk melaporkannya karena potensi risiko atau tekanan dari pihak terkait.
"Kami sudah maksimal untuk memberantas praktik politik uang ini. Bawaslu mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi, yang dapat mempengaruhi untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan secara menyeluruh. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya upaya kolaboratif dengan pihak terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik politik uang agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan adil dan demokratis," kata Syamsurizal. (R-01)
