Lukman Edy Minta PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu, Ini Alasannya
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Mantan Sekjen PKB Lukman Edy meminta PKB untuk mengurungkan niat mengusulkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lukman mengatakan PKB sebaiknya lebih fokus terhadap stabilisasi pemilu damai.
"Saran saya kepada Fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya, saya tidak bicara kepada NasDem, kepada PKS, itu urusan mereka lah," kata Lukman dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).
"Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR," sambungnya.
Lukman menyarankan agar PKB dan Nahdliyin lebih fokus terhadap kondisi pemilu. Hal itu, kata dia agar transisi kepemimpinan ini dapat berlangsung baik.
"Sehingga apalagi sekarang ya hampir, dibanding pemilu 2019 ditingkat grassroot hampir tidak ada masalah," ujarnya.
Sebaiknya, kata dia, PKB lebih fokus untuk mengambil suara-suara NU untuk pemilu ke depan. Sebab, saat ini, suara NU untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai rendah.
"Di Jatim, malah Cak Imin sebagai Ketum PKB mendapatkan suara yang nomor 3, di Jateng juga begitu, sebagai dua basis PKB, Jatim dan Jateng. Tapi justru 01 mendapatkan suara paling kecil dibanding dengan 02 dan 03," ujarnya.
"Faktor-faktornya mungkin banyak ya mungkin bisa jadi performa ketika debat di TV, performa ketika kampanye, tema-tema yang diangkat, sosial medianya, itu tidak membikin happy bagi pemilih-pemilih PKB dan NU, sepertinya NU itu tidak suka dengan cara menyerang," lanjutnya.
Selain itu, kata dia, pertengkaran dengan PBNU pun berpengaruh terhadap suara Cak Imin. Menurutnya, hal itulah yang harus diperbaiki oleh PKB.
"Saya kira hubungan yang tidak baik dengan PBNU tengkar dengan PBNU menurut saya itu punya implikasi negatif juga terhadap suara yang diperoleh 01," tuturnya.
Lukman lantas meminta kepada pasangan nomor urut 2 untuk mengabaikan hak angket tersebut. Sebab, kata dia, hak angket tidak ada hubungan dengan proses pemilu saat ini.
"Saya juga ingin memberikan ketenangan lah kepada 02, 'wis jangan dihiraukanlah hak angket ini', karena hak angket ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan proses pemilu dan hasil pemilu ya," ujarnya.
Dia menilai hak angket merupakan hal yang sia-sia untuk dilakukan. Selain itu, menurutnya, hak angket juga akan menimbulkan kegaduhan.
"Pekerjaan yang sia-sia, kontradiktif hanya membikin tidak nyaman, hanya membikin heboh, gaduh, itu saja targetnya. Sehingga tidak perlu dihiraukan, biarkan saja," paparnya.
Menurut dia, hak angket dilakukan untuk memperbaiki negara dan bangsa. Contohnya, ialah jika adanya ketidaksesuaian dengan UU yang ada, maka bisa dilakukan hak angket.
"Misalnya hak angket UU Ciptaker, bagaimana supaya UU Ciptaker berubah, kan gitu, dibikin lah angket, atau ada kasus-kasus lain, dibikin angket supaya kemudian ada kebijakan untuk mengubah itu," ungkapnya.
Membuang uang negara
Lukman menyebut hak angket diajukan untuk pemilu saat ini tak akan mengubah apa pun. Terlebih, kata dia, hak angket hanya akan membuang uang negara.
"Nanti pakai uang negara, rapat-rapat pakai uang negara, nanti ada study banding ke luar negeri pakai uang negara, sia-sia saja, sia-sia waktu, sia-sia dana," ucap dia.
Lebih lanjut, kata Lukman, jika hak angket ingin dilakukan, sebaiknya untuk pemilu 2029. Hal itu, menurutnya, agar pemilu ke depan dapat menjadi lebih baik.
"Nanti kalau memang mau hak angket, setelah pemilu ini selesai, tidak ada kegaduhan itu, penetapan hasil pemilu ini untuk memperbaiki pemilu 2029, silakan bikin hak angket," tuturnya.
"Dalam rangka apakah memperbaiki UU pemilu, memperbaiki lembaga penyelenggara pemilu, silakan itu nanti di angket setelah hasil proses ini selesai," imbuh dia. (*)