Gandeng AHY Jadi Menteri, PDI-P Sebut Jokowi Butuh Lebih Banyak Dukungan
Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira menyinggung Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan lebih banyak partai politik (parpol) menjelang berakhirnya masa jabatannya.
Hal ini disampaikan Andreas sehubungan dengan masuknya Partai Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Selama ini juga Pak Jokowi berkomunikasi dengan Pak AHY, juga dengan Pak SBY, memang dulu tidak tapi sekarang situasi berubah, tentu Pak Jokowi menghitung untuk ke depan memerlukan dukungan lebih banyak meskipun waktunya tinggal sembilan bulan lagi," kata Andreas, Kamis (22/2/2024).
Jabatan yang diemban AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Andreas menilai, keputusan menjadikan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, Andreas menyebut keputusan tersebut adalah sepenuhnya wilayah Presiden.
"Itu wilayah hak prerogatif Presiden, Presiden bisa memutuskan kapan saja dan siapa saja yang mau diputuskan," ujarnya.
"Itu hak prerogatif Presiden, sehingga saya kira apa yang sudah diputuskan ya itu wilayah Presiden untuk memutuskan itu," sambung dia.
Di sisi lain, Andreas menegaskan bahwa masuknya Demokrat ke dalam pemerintahan bukan lah momentum yang spesial. Sebaliknya, peristiwa tersebut merupakan momen biasa saja.
"Saya kira bukan hal yang luar biasa ada reshuffle, ada posisi baru untuk teman koalisi baru saya kira hal biasa," imbuh dia. (*)
