Parah! Inilah Besaran DBH Migas yang Diperoleh Pemprov Riau dan 12 Kabupaten/ Kota Tahun 2024, Anjlok Dibanding Tahun Lalu
DBH migas yang diterima jajaran pemda di Riau tahun 2024 anjlok secara signifikan.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Jajaran pemerintah daerah di Provinsi Riau harus ekstra hati-hati mengelola keuangannya di tahun 2024 ini. Jika tidak, pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bakal jebol.
Hal ini dipicu oleh berkurangnya secara signifikan perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas pada tahun 2024.
Penurunan penerimaan paling parah terjadi untuk Kabupaten Bengkalis. Meski masih berada di peringkat pertama kabupaten penerima DBH migas terbesar di Riau, namun Negeri Junjungan ini hanya akan menerima DBH migas 2024 sebesar Rp 457.653.175.000,- (Rp 457 miliar lebih). Padahal, pada tahun 2023 lalu, Pemkab Bengkalis mendapatkan DBH migas sebesar Rp716.671.692.000,00 (Rp 716 miliar lebih).
Kontraksi negatif penerimaan DBH migas untuk Provinsi Riau pada 2024 juga terjadi cukup tajam. Tahun ini, Pemprov Riau hanya akan menerima sebesar Rp 309.418.476.000,- (Rp 309 miliar lebih). Angka ini mengalami penurunan tajam dibanding tahun lalu Pemprov Riau menerima mencapai Rp 468 miliar lebih.
Berdasarkan data yang diperoleh SabangMerauke News, Rabu (31/1/2024) penurunan penerimaan DBH migas juga terjadi pada 12 kabupaten/ kota di Riau.
Secara kumulatif, penurunan DBH migas yang diterima jajaran pemerintah daerah di Riau (12 kabupaten/ kota dan Pemprov Riau) mengalami penurunan tajam mencapai Rp 884 miliar lebih.
Jika pada tahun 2023 lalu, pemda di Riau menerima total DBH migas mencapai Rp 3,23 triliun, maka tahun 2024 ini, total penerimaan DBH migas hanya tinggal Rp 2,35 triliun.
Penurunan penerimaan DBH migas oleh pemda di Riau ini terjadi secara konsisten sejak beberapa tahun silam. Namun, kondisi terparah terjadi pada tahun 2024 ini.
Diketahui, sejak 9 Agustus 2021 lalu, ladang minyak terbesar di Riau yakni Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), cucu perusahaan PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Blok Rokan dikelola selama puluhan tahun oleh PT Caltex dan dilanjutkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).
Penerimaan DBH migas Riau yang anjlok ini turut dipengaruhi oleh terjadi penurunan produksi migas Blok Rokan, meski PHR kerap mengklaim berhasil menahan laju seretnya produksi minyak.
Berikut data penerimaan DBH migas Provinsi Riau dan 12 kabupaten/ kota di Riau tahun 2024:
Provinsi Riau: Rp 309.418.476.000,-
Kabupaten Bengkalis: Rp 457.653.175.000,-
Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 66.414.794.000,-
Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 45.208.249.000,-
Kabupaten Kampar: Rp 233.380.656.000,-
Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 54.913.677.000,-
Kabupaten Pelalawan: Rp 110.647.374.000,-
Kabupaten Rokan Hilir: Rp 305.386.546.000,-
Kabupaten Rokan Hulu: Rp 132.179.369.000,-
Kabupaten Siak: Rp 269.668.736.000,-
Kota Dumai: Rp 246.224.800.000,-
Kota Pekanbaru: Rp 67.533.452.000,-
Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 59.212.181.000,-
Total: Rp 2.35 triliun
Sebagai perbandingan, berikut data penerimaan DBH migas Riau di tahun 2023 lalu:
Pemprov Riau: Rp 348 miliar lebih
Kabupaten Bengkalis: Rp 716.671.692.000,-
Kabupaten Rokan Hilir: Rp 419.068.508.000,-
Kabupaten Siak: Rp 377.390.831.000,-
Kota Dumai: Rp 369.424.443.000,-
Kabupaten Kampar: Rp 334.758.099.000,-
Kabupaten Rokan Hulu: Rp 192.870.827.000,-
Kabupaten Pelalawan: Rp 153.047.785.000,-
Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 115.076.872.000,-
Kota Pekanbaru: Rp 97.942.893.000,-
Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 82.342.739.000,-
Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 76.944.046.000,-
Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 65.538.968.000,-
Total: Rp 3,234 triliun. (R-03)
