Disdik Pekanbaru Keluarkan Edaran Vaksin Siswa, DPRD: Jangan Dipolitisir!
Pemko Pekanbaru kembali mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi terhadap pelajar di tingkat SMP dan SD. Foto: Net
SabangMerauke News, Riau - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi, yang kali ini terkhusus vaksinasi terhadap para pelajar yang berada ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat dan dibawahnya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan (Disdik) Nomor 420/Disdik.Sekretaris.1/00526/2022, ditujukan kepada Kepala TK hingga SMP.
Pertama, kepala sekolah diminta untuk mengimbau para orang tua/wali murid agar peserta didik melaksanakan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua, terutama bagi anak usia 6-11 tahun.
Kedua, kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui tatap muka, hanya dapat diikuti oleh peserta didik yang telah melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan kedua.
Selanjutnya, bagi peserta didik yang belum melaksanakan vaksin pertama dan kedua, agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/zoom meeting.
Ke empat, setiap sekolah melaporkan perkembangan jumlah peserta didik yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan melalui daring/zoom meeting.
Surat edaran tersebut seolah-olah secara tidak langsung mengharuskan para peserta didik untuk divaksin jika dilihat dari sanksi yang didapat jikalau belum vaksin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyebut bahwa kebijakan yang dikeluarkan merupakan hal yang wajar.
"Kalau kita bicara kewajaran, saya rasa ini (SE Disdik) programlah ya. Artinya bagaimana dan salah satu upaya dalam percepatan vaksinasi," kata Azwendi, Selasa (22/2).
Lanjut Azwendi, bagi para peserta didik yang seyogyanya bisa untuk vaksin, ada baiknya segera menjalani vaksinasi, bagi para peserta didik yang tidak bisa divaksin sebaiknya dilengkapi dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan.
"Bagi siswa siswi yang setelah dicek, bagi yang layak divaksin kenapa tidak?" Imbuh politisi Demokrat itu.
Para orang tua dan wali murid diharapnya untuk tidak khawatir, sebab pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi ini penuh dengan tanggung jawab.
"Himbauan ini jangan di politisir, ini adalah program percepatan vaksinasi, pemerintah tentunya pasti bertanggungjawab," singkatnya. (*)
