Inilah Hasil Survei Penilaian Integritas KPK 2023, Kementerian Investasi/ BKPM Jadi Sorotan
Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Dalam SPI ini, KPK memaparkan hasil penilaian di berbagai lembaga mulai tingkat pusat hingga daerah.
Berdasarkan data yang dibagikan KPK, Jumat (26/1/2024), SPI 2023 melibatkan 639 kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Survei melibatkan 553.321 responden.
Survei ini melibatkan responden dari pegawai di instansi yang dinilai, penerima layanan, perizinan, mitra kerja sama, vendor pengadaan, auditor BPK, BPKP, Ombudsman, akademisi, hingga asosiasi pengusaha.
Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi survei online dan tatap muka. Ada tujuh hal yang dinilai dalam SPI 2023, yakni transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, trading in influence atau dagang pengaruh, pengelolaan anggaran dan sosialisasi antikorupsi.
Lalu, bagaimana hasilnya?
Semakin tinggi skor SPI, artinya semakin baik. KPK mengatakan seluruh responden menyatakan pernah menemukan praktik gratifikasi di setiap lembaga.
"Gratifikasi 100 persen dari responden, jadi 685 lembaga ini, pasti ada responden yang bilang ada gratifikasi. Jadi semua lembaga itu ditemukan praktiknya, tapi sekali lagi, berapa sering," ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
"Yang paling kita lihat tiap tahun adalah penyalahgunaan fasilitas kantor," sambungnya.
Pahala juga memaparkan indeks SPI kementerian/lembaga yang dikelompokkan berdasarkan sektor pada komisi di DPR RI. Hasilnya, Kementerian/lembaga pada sektor keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan mendapat skor 83,2 disusul kementerian/lembaga pada sektor kesehatan, ketenagakerjaan, serta kependudukan dengan skor 76,4.
KPK juga merilis skor SPI untuk lembaga nonkementerian. Salah satu yang mengalami kenaikan pada indeks SPI 2023 ialah Polri.
Pada 2022, Polri mendapat skor 66,49. Indeks SPI Polri meningkat pada 2023 menjadi 72,78.
Selain Polri, lembaga yang mengalami peningkatan ialah Mahkamah Agung. MA mendapat skor 74,61 pada tahun 2022. Pada 2023, MA mendapat skor 74,93.
Ada juga lembaga yang mengalami penurunan skor, seperti Komisi Yudisial (KY). Pada 2022, KY mendapat skor 77,46. Pada 2023, KY mendapat skor 71,17.
Lembaga lain yang skornya menurun ialah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dari 84,60 pada 2022 menjadi 67,36 pada 2023.
Berikut data indeks SPI 2023 untuk tingkat kementerian:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 77,06
2. Kementerian Pertanian: 66,79
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 76,19
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 79,19
5. Kementerian ATR/BPN: 65,69
6. Kemenkop UKM: 69,29
7. Kemenparekraf: 61,60
8. Kemendagri: 71,71
9. Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN): 71,52
10. Kementerian Luar Negeri: 80,54
11. Kemendes PDTT: 69,48
12. Kementerian PAN-RB: 78,48
13. Kementerian BUMN: 75,51
14. Kemenpora: 66,00
15. Kementerian Investasi/BKPM: tidak dipublikasi (isu integritas pelaksanaan survei karena didapati internal melakukan pengaturan nilai dan terdeteksi oleh KPK)
16. Kemenko Polhukam: 77,64
17. Kemenko Perekonomian: 76,24
18. Kemenko PMK: 82,11
19. Kemenko Marves: 76,73
20. Kemenag: skor 74,62
21. Kemenkumham: 71,92
22. Kemendikbudristek: 77,09
23. Kemenkes: 72,36
24. Kemensos: 76,34
25. Kemenaker: 69,73
26. Kemenperin: 74,67
27. Kemendag: 71,77
28. Kementerian ESDM: 66,57
29. Kementerian PUPR: 74,21
30. Kemenhub: 61,58
31. Kemensetneg: 81,11
32. Kementerian PPN/Bappenas: 80,07
33. Kementerian PPPA: 71,72
34. Kemenkeu: 83,18. (*)
