Kampanye PPP Singgung Kegagalan Proyek Jembatan Selat Rengit dan Pelabuhan Dorak Kepulauan Meranti, Irwan Nasir Angkat Bicara
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kampanye calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kepulauan Meranti menyinggung dua proyek jumbo yang dinilai gagal bangun. Kedua proyek tersebut yakni Jembatan Selat Rengit (JSR) dan Pelabuhan Dorak (Dorak Port).
Mega proyek tersebut dimulai pengerjaannya saat Bupati Kepulauan Meranti dijabat oleh Irwan Nasir.
"Gagal Jembatan Selat Rengit, gagal di zaman bupati yang dulu-dulu nya di Meranti itu. Tak usah kita sebut bupati siapa, tak boleh," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Edi Mashudi saat berorasi dalam kampanye dialogis di Desa Tanjung Gadai, Kecamatan Tebingtinggi Timur baru-baru ini.
"Saya ini orang Semukut, tahu Semukut? Kami tuh dulu sebetulnya dah sedap dah, dah ketawa-ketawa dah. Ini jalan di Semukut dah bisa pakai mobil, tahu-tahunya gagal Jembatan Selat Rengit. Apa yang nak kita banggakan lagi, di mana salahnya? Ini yang menjadi PR kita bersama," kata Edi kepada masyarakat yang hadir saat kampanye tersebut.
Pidato politik Edi Mashudi itu viral di media sosial Facebook. Di acara kampanye tersebut hadir pula caleg DPR RI dapil Riau I, Syamsurizal yang juga merupakan Ketua DPW PPP Provinsi Riau.
Tak hanya menyinggung kegagalan proyek JSR di Pulau Merbau, Edi juga menyebut pembangunan Pelabuhan Dorak (Dorak Port) juga gagal dilaksanakan.
"Mendambakan pelabuhan yang sangat bagus, bangun Pelabuhan Dorak, gagal lagi. Apa yang nak kita banggakan? Ini fakta," ujar Edi.
Edi menilai, selama 15 tahun pasca mekar dari Kabupaten Bengkalis tahun 2008 silam, masyarakat Kepulauan Meranti belum seutuhnya menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah daerah.
"Meranti sudah berumur 15 tahun bapak dan ibu, lama atau sekejap itu?," kata Edi.
"Mungkin di Tanjung Gadai ini dan di semua desa kita belum bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada diberikan oleh pemerintah kita, kenapa? Karena keterbatasan dan lain sebagainya," kata Edi lagi.
Respon Irwan Nasir
Orasi politik Ketua DPC PPP Kepulauan Meranti Edi Mashudi mendapat respon mantan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir. Politisi PKB ini menyayangkan pernyataan pernyataan Edi terkait tudingan kegagalan pembangunan JSR dan Dorak Port.
"Sepertinya Ketua DPC PPP Kepulauan Meranti (Edi) kehilangan fokus. Harusnya dia mengkampanyekan visi dan misi partainya saja dan tidak mengganggu calon lain," kata Irwan Nasir, Kamis (25/1/2024).
Terkait kegagalan pembangunan JSR, Irwan Nasir menyebut proyek itu gagal bukan karena programnya, tapi soal waktu dan komitmen para kontraktor yang mengerjakannya, termasuk dukungan anggaran dari pusat.
Irwan yang kini merupakan caleg DPR RI dapil Riau I dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkit posisi Edi Mashudi sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti saat proyek JSR disahkan. Bahkan ia menyatakan Edi ikut membahas dan menyetujui anggaran proyek tersebut.
"Jika yang dibahas soal kegagalan pembangunan JSR di era kepemimpinan saya, itu bukan programnya yang tidak bagus. Yang penting niat saya untuk membangun sudah ada. Kalau tidak selesai, itu hanya masalah waktu saja dan dan komitmen kontraktor pelaksananya," ujar Irwan.
Irwan Nasir mengingatkan, seharusnya Edi Mashudi paham jika dulunya PPP pernah menjadi partai pengusung dirinya sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti.
"Mungkin Pak Edy Mashudi juga lupa jika dulunya PPP pernah menjadi pengusung saya menjadi sebagai bupati. Hari ini juga banyak pejabat yang bergabung bersama PPP di waktu saya masih menjabat bupati bergabung ke PPP. Coba tanyakan ke mereka sebagai pelaksana, seperti apa program itu, saya ini kan hanya sebagai perencana program," ujar Irwan.
Soal pembangunan Pelabuhan Dorak Port, Irwan Nasir proyek itu tidak terwujud karena persoalan waktu dan masalah lahan yang tidak selesai.
"Pembangunan Dorak Port juga tidak selesai karena panjangnya waktu untuk mengurus persoalan lahan yang clean dan clear sehingga waktunya banyak tersita," jelas Irwan.
Persoalan lahan di Kepulauan Meranti tidak pernah selesai hingga saat ini karena status lahan masih berupa hutan sejak daerah ini masih berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum pemekaran.
"Kalau mau buka-bukaan, kita bisa ungkapkan siapa tokoh yang menolak pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Begitu juga dengan bangunan yang mangkrak dan aset-aset yang tidak ada diberikan surat legalitasnya dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kita melihat itu sikap tidak bijak. Jadi kita senyumin saja," pungkasnya.
Habiskan Anggaran Ratusan Miliar
Jembatan Selat Rengit (JSR) semula diimpikan dapat menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Merbau. Pembangunan JSR itu merupakan proyek multiyears di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Nasir.
Ratusan miliar uang rakyat telah dikucurkan untuk megaproyek ini. Pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp125 miliar, tahun 2013 sebesar Rp235 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp102 miliar.
Dalam penghitungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) waktu itu, pekerjaan Jembatan Selat Rengit hanya sebesar 17 persen saja saat berakhirnya masa pengerjaannya pada akhir 2014 lalu.
Pemkab Kepulauan Meranti akhirnya memenangkan sidang perdata dari keharusan pihak asuransi membayar klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pembangunan JSR pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
PT Bank DKI telah menyetorkan uang sebesar Rp22.633.255.485 ke kas daerah Pemda Kepulauan Meranti pada 20 November 2023 lalu. Pada 31 Oktober 2023, giliran PT Asuransi Umum Seainsure (PT. Asuransi Mega Pratama) menyetor jaminan proyek sebesar Rp 28.035.924.927. (R-01)