Mahfud Mau Mundur dari Jabatan Menkopolhukam, Begini Respon Datar Jokowi
Presiden Jokowi angkat bicara soal rencana mundur Mahfud MD. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Presiden Jokowi angkat bicara soal rencana mundur Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang disebut tengah menunggu momentum.
“Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” kata Presiden Jokowi usai Penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Rencana Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi itu mulanya diungkapkan dalam diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.
"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud.
Dengan mundur dari jabatan menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan mengungkapkan data ke publik, terkait kepentingannya sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.
Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menko polhukam.
Sementara, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri disebut menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.
“Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.
Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.
“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap Hasto.
“Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," sambung Hasto. (*)
