Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Asalkan...
Jokowi saat didampingi Mahfud MD dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu.
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut presiden boleh berkampanye dan boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan bagi pejabat politik yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan.
"Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul.
Ia mengingatkan lagi yang penting pejabat politik tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.
Istana sebelumnya menepis isu Jokowi berpihak di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, jelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja.
"Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul 'delivered' dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari.
Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulangkali disuarakan kubu rival.
Teranyar cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mahfud Md mengaku bahwa tak pernah menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk melakukan kampanye. Mahfud kemudian menyindir menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tak ada kaitan kerjanya dengan politik, tapi ikut salah satu tim sukses.
Mulanya, Mahfud mengatakan tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik meski merangkap sebagai Menko Polhukam dan cawapres. Hal itu diungkapkan Mahfud dalam acara bertajuk 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 24 Januari 2024.
Mahfud bahkan menegaskan dirinya kini bersiap untuk mundur dari kursi Menkopolhukam. Namun, pengunduran dirinya masih menunggu waktu yang tepat.
"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud.
Salah satu alasan dia ingin mundur dari Menko Polhukam adalah agar bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintahan.
"Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ujarnya.
Pertimbangan lainnya adalah mengenai etikanya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan diangkat secara terhormat dan penuh kepercayaan oleh Jokowi menjadi Menko Polhukam.
"Tetapi, pada waktu itu ada beberapa pertimbangan, pertimbangannya adalah perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik. Karena saya akan bersama calon presiden lain namanya Pak Ganjar Pranowo" ujarnya. (*)
