Kata Surya Paloh Soal Desakan Pemakzulan Jokowi: Belum Saatnya, Tanggung Sekali!
Surya Paloh menanggapi wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, wacana tersebut tidak tepat, mengingat masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024.
"Saya pikir soal pemakzulan ini belum saatnya. Tanggung sekali," ujar Surya Paloh usai kampanye nasional Partai NasDem di Lapangan Umum Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (22/1/2024).
Ia menyayangkan wacana pemakzulan Jokowi sebagai presiden terus diangkat dan dibicarakan.
“Sayang kalau itu dilakukan," tambahnya.
Menurut Surya Paloh, hal terpenting saat ini adalah semua pihak harus bisa menempatkan dan mendahulukan kepentingan nasional di tengah tahun politik yang semakin memanas.
"Walau hati kita panas, tetapi kepentingan nasional harus dikedepankan daripada membicarakan pemakzulan," katanya menegaskan.
Meski demikian, ia berharap masyarakat bisa menemukan dan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran politik.
"Jadi, jangan kita korbankan bangsa ini. Masyarakat harus memetik pelajaran," imbuhnya.
Seperti diketahui, wacana pemakzulan Jokowi ini muncul dari kelompok yang menamakan diri Petisi 100. Mereka mendatangi Menkopolhukam Mahfud Md pada 9 Januari 2024 lalu dan meminta sang menteri untuk memakzulkan Jokowi.
“Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, ada 22 orang yang mendatangi dirinya tersebut. Mereka di antaranya yaitu Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal Purn Suharto.
Selain ihwal pemakzulan, kata Mahfud, kedatangan mereka juga untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terganggu menanggapi wacana pemakzulan di tengah tahapan Pemilu 2024.
"Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya," kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lebih fokus pada tugas pemerintahan yang makin berat dan berbagai proyek yang harus diselesaikan, terutama pada tahun terakhir masa jabatannya.
Menurut Ari, wacana pemakzulan tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat atau kritik dalam perspektif demokrasi yang sah-sah saja untuk dilakukan.
Namun, kepentingan nasional harus diutamakan agar situasi politik tidak semakin panas dan berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. (*)
