Jokowi 'Bebaskan' Menteri Cari Popularitas, Ini Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah
Presiden RI Joko Widodo. Foto: Net
SABANGMERAUKE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut membebaskan para menteri di Kabinet Indonesia Maju meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Keputusan Jokowi membebaskan para menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas dinilai bakal berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.
"Jelas hal itu akan berdampak pada kualitas kinerja pemerintahan. Karena itu, praktis 2,5 tahun terakhir jelang pemilu di periode kedua pemerintahan, akan cenderung tidak efektif," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).
Umam menyebut Presiden Jokowi nantinya akan bekerja sendiri mengurus pemerintahan. Sebab, para pembantu Jokowi sibuk mencapai target politik masing-masing.
"Bahkan Presiden akan menjadi 'the lonely leader', karena perangkat kabinetnya, yakni para menteri, sering kali berorientasi pada target-target politik individu mereka," ucap Umam.
Bahkan konflik kepentingan juga berpotensi muncul. Bukan tidak mungkin program ataupun kebijakan kementerian nantinya disalahgunakan demi meningkatkan popularitas dan elektabilitas.
"Di level itu, benturan kepentingan (conflict of interest) antara kebijakan publik dan kepentingan politik para figur akan tercipta," sebut Umam.
"Kebijakan-kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada efektivitas layanan masyarakat berpeluang terbajak oleh kerja-kerja politik praktis yang diarahkan untuk meningkatkan pencitraan, popularitas, dan elektabilitas personal, yang sering kali langkah-langkah itu hanya bersifat seremonial dan tidak substansial," pungkas pengamat politik dari Universitas Paramadina itu.
Diberitakan sebelumnya, kabar Presiden Jokowi membebaskan para menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Gerindra pun menyambut baik.
"Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan, menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dan saya kira, sebagai sebuah proses demokrasi, ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Hal itu disampaikan Muzani saat ditanyai soal para menteri yang masuk bursa capres 2024 dan bagaimana mengkonsolidasikan para tokoh tersebut. (*)
BERITA TERKAIT :
Tangguh Lawan Covid-19
77 Juta Warga Indonesia Sudah Disuntik Vaksin Dosis Kedua