OPD Pemprov Riau Ditargetkan Bikin Program Unggulan Pro Rakyat, Tapi Harus Lalui 3 Proses Ini
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat membuat program unggulan pada peningkatan kinerja di tahun 2024 ini. Program unggulan harus bisa menunjang kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto pada saat memimpin serah terima jabatan (Sertijab) 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP), di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (2/1/2024).
"Kita minta susunlah segera mungkin usulan program dan semacamnya. Buatlah program unggulan, yang penting dapat menunjang kepentingan masyarakat," pinta SF Hariyanto.
Namun, sebelum membuat program unggulan tersebut, kata Sekdaprov Riau, setiap pimpinan OPD juga mengusulkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian, mengusulkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Dahulukan tiga ini, karena belum ada dan segera diproses. Hal ini agar ke depannya bisa lebih cepat dalam pembuatan program unggulan untuk tahun 2024 ini," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa program unggulan yang dimaksud ini bertujuan agar setiap OPD di lingkungan Pemprov Riau dapat terus berinovasi dan berevolusi dengan baik. Tujuannya adalah agar peningkatan kinerja dapat terlaksana.
SF Haryanto mencontohkan, program unggulan itu, di antaranya seperti pembuatan ternak ayam, pupuk dan sebagainya. Jika saat ini di Riau belum bisa memenuhi kebutuhan, melalui program unggulan ini harusnya bisa kerja sama dengan pihak ketiga.
"Bangunannya kita buat, kerja samanya seperti ayam, pupuk, dan manajemennya mereka dari pihak ketiga yang menjalankan. Dari situ kita bagi hasil, yang penting kebutuhan daging ayam kita terpenuhi, begitupun juga dengan daging sapi," tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada 21 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru saja melakukan sertijab untuk segera mungkin menyelesaikan tanggungjawab di tahun 2023 pada setiap OPD nya.
"Kepada 21 pejabat yang sudah ditunjuk dan dirotasi, segera selesaikan tanggungjawabnya masing-masing di tahun 2023. Tolong yakinkan dan pastikan bahwa persoalan administrasi telah clear," minta SF Hariyanto.
"Kepada staff setiap OPD juga diminta untuk dapat menyimpan dengan baik data yang sudah diinput dan direkap. Karena nanti jika diperiksa BPK kita bisa memberikan datanya sesuai dengan aturan," tandasnya. (*)