Pj Bupati Kampar Dicopot, Waketum Gerindra Sebut Potensi Kecurangan Ada di Tiap Paslon
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Permasalahan pencopotan Pj Bupati Kampar, Riau, Firdaus, karena diduga tak netral menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman. Habiburokhman mewanti-wanti hal ini menunjukkan potensi kecurangan selalu ada di tiap paslon.
"Pj Bupati Kampar adalah contoh bahwa potensi kecurangan tersebar di semua paslon. Termasuk paslon yang mengklaim sebagai oposisi, karena faktanya kekuasaan memang tersebar," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).
Habiburokhman mengaku mendapat laporan bahwa Firdaus diduga meminta para kepala desa di wilayahnya mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Menurut informasi yang kami dapatkan, orang tersebut diduga meminta para kepala desa di Kampar untuk mendukung paslon nomor urut 1. Dan memilih calon-calon legislatif dari partai pengusung nomor urut 1 yang merupakan kerabatnya," ujarnya.
"Kami menyerukan kepada paslon 1, apabila informasi di atas benar, baik yang mereka mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak melakukan tindakan tidak terpuji seperti Pj Bupati Kampar tersebut," imbuhnya.
Habiburokhman berharap masyarakat terus kritis mengawal netralitas para pejabat kepala daerah. Dia mendorong pelaksanaan pemilu yang sesuai hukum tanpa kecurangan.
"Kasus ini bisa terungkap berkat adanya laporan masyarakat. Kami berharap masyarakat bisa terus bersikap kritis terhadap netralitas para pejabat kepala daerah. Kita harus pastikan bahwa pemilu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, harus memenuhi asas luber dan jurdil dan jangan sampai ada kecurangan yang sistematis," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengganti sejumlah penjabat (pj) kepala daerah, termasuk Pj Bupati Kampar, Riau, Firdaus. Tito mencopot Firdaus dari jabatannya karena diduga tak netral menjelang Pemilu 2024.
"Setelah kita evaluasi betul informasi-informasi itu, otomatis kita ganti dan bukan hanya Kampar. Ada beberapa yang laporan masyarakat yang kita dicek oleh inspektorat benar, ada bukti-buktinya, ya kita ambil langkah tegas," kata Tito kepada wartawan di media center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
"(Kalau yang Kampar betul tidak netral?) Salah satunya, salah satu alasannya adalah itu," tambahnya.
Tito mengatakan pihaknya melakukan evaluasi terhadap 112 pejabat daerah terkait persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 59 pejabat daerah di antaranya mendapatkan rapor merah. (*)
