Parah! Tunda Bayar Masih Hantui Keuangan Pemkab Indragiri Hilir, Gaji dan Proyek Belum Dibayar Jelang Akhir Tahun
Pemkab Indragiri Hilir mengalami defisit anggaran memicu tunda bayar.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Defisit APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2023 sebesar Rp400 miliar membuat pemerintahan yang diwarisi oleh Penjabat Bupati Herman memiliki tugas berat di akhir tahun ini. Berbagai kegiatan terutama pembayaran proyek infrastruktur serta sektor strategis lain tertunda.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kini terkena dampaknya dan mulai kelimpungan. Rekanan yang mengerjakan proyek infrastruktur hingga memasuki akhir tahun 2023 juga kewalahan dan merasa dirugikan karena ketiadaan kas daerah untuk membayar hasil pekerjaan mereka.
Di sektor pendidikan, hingga melewati pekan ketiga bulan Desember, gaji para guru ASN dan P3K belum dibayarkan. Bahkan uang sertifikasi guru sejak Juli lalu juga ikut terkena imbas dan macet dicairkan.
Hal yang sama juga dialami oleh sejumlah desa yang belum membayar gaji perangkat desa bersumber dari dana APBD. Terpaksa mereka berhutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang tak bisa ditunda.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Edy Sindrang meminta pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, akan berakibat fatal pada tata laksana pemerintahan.
"Dengan kondisi keuangan yang defisit hari ini, pemerintah tidak punya pilihan, selain segera melakukan rasionalisasi. Jika memang kita ingin pemerintahan ini kembali pulih," kata Edy Sindrang, Rabu (20/12/2023).
Edy Sindrang mengakui tidak sehatnya keuangan daerah saat ini karena dulunya dipakai untuk kepentingan di pemerintahan sendiri. Sehingga tugas Pj Bupati Herman yang baru menjabat belum genap satu bulan harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kondisi keuangan daerah.
Diketahui, Herman menjadi Pj Bupati usai Bupati HM Wardan mengundurkan diri dari jabatannya karena mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar. Namun, di tengah jalan, nama Wardan dicoret dari daftar calon tetap (DCT).
"Kami dari beberapa fraksi mendukung Pj Bupati Herman melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kondisi keuangan daerah. Dengan begitu masyarakat tidak terus menjadi korban akibat buruknya kondisi keuangan daerah hari ini," tegas Edy Sindrang.
Anggota DPRD dari Partai Golkar ini menyebut ada rekanan Pemda yang mengerjakan proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2022, namun belum juga dibayarkan hingga memasuki akhir tahun 2023 ini. Padahal pengerjaan proyek telah diselesaikan oleh pihak kontraktor.
"Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar segera memberikan atensi serius terhadap defisitnya APBD Inhil, segera lakukan penyehatan. Jika kita tidak ingin kondisi ini terus menerus terjadi dari tahun ke tahun," tutup Edy Sindrang. (KB-09/Fitra Andriyan)
