Sebulan Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Indragiri Hilir, Segini Harta Kekayaan Herman
Penjabat Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau, Herman sudah hampir sebulan dilantik menjadi Penjabat Bupati Indragiri Hilir (Inhil). Gubernur Riau, Edy Natar Nasution melantik Herman pada Kamis (22/11/2023) lalu di Gedung Daerah Gubernuran Riau, Pekanbaru.
Herman mengisi kekosongan jabatan Bupati Inhil yang ditinggalkan oleh Muhamad Wardan, lantaran mengajukan pengunduran diri karena ikut dalam pencalonan sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Riau2. Belakangan, nama Wardan dicoret dari daftar calon tetap (DCT) karena digantikan oleh Sukarmis.
Sosok Herman merupakan salah satu birokrat senior di lingkungan Pemprov Riau. Sebelum menjadi Kepala Dinas PKH, ia sempat menjadi Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Riau.
Lantas, berapa harta kekayaan Herman?
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News di laman LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui Herman terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 8 Februari 2023 lalu. Ini merupakan pelaporan harta kekayaan secara periodik tahun 2022.
Adapun kekayaan Herman yang paling besar didominasi dari kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan. Tercatat ia memiliki sebanyak 11 aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilainya mencapai Rp5,38 miliar.
Aset tanah dan bangunan termahal milik Herman yakni berupa tanah seluas 400 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan dengan luas 80 meter persegi seharga Rp3 miliar. Aset ini berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Aset tanah dan bangunan dengan nilai tertinggi kedua yakni seharga Rp1,2 miliar berupa tanah seluas 1.354 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan seluas 280 meter persegi. Lokasi aset ini berada di Kota Pekanbaru.
Sementara, untuk kekayaan dalam bentuk kendaraan, Herman melaporkan memiliki 3 unit kendaraan. Terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp245 juta, mobil Toyota Yaris senilai Rp260 juta dan satu unit sepeda motor senilai Rp7 juta. Total asetnya berupa kendaraan senilai Rp512 juta.
Herman juga melaporkan kekayaan dalam bentuk harta bergerak lain senilai Rp91,7 juta serta uang kas dan setara kas sebesar Rp21 juta.
Total aset kekayaan Herman yang dilaporkan mencapai Rp6,01 miliar. Namun ia memiliki utang sebesar Rp95 juta.
Sehingga kekayaan bersih Herman yang dilaporkan menjadi Rp5,91 miliar.
Herman masuk dalam kategori pejabat daerah yang rajin melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Jika dibandingkan dengan kekayaan yang dilaporkan 31 Desember 2021, kekayaan Herman hanya naik tipis dibanding tahun 2022, yakni senilai Rp5,89 miliar.
Justru, saat ia menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Riau pada tahun 2020, kekayaannya lebih besar yakni Rp5,99 miliar.
15 Tahun Bertugas di Inhil
Usai dilantik menjadi Penjabat Bupati Inhil, Herman mengaku siap menjalankan tugas dan mengemban amanah yang diterimanya. Herman berjanji akan menjalani dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan Inhil.
“Selama 15 tahun yang lalu saya di Inhil, saya pernah menjabat sebagai pejabat di Inhil, dengan berbagai macam jabatan. Mudah-mudahan bisa menjalankan pemerintahan di Inhil, persoalan di daerah itukan beda-beda. Niat kita, kita luruskan dalam memimpin di Inhil. Termasuk mempersiapkan pemilihan legislatif, pilpres dan lanjut lagi sampai pemilihan kepala daerah,” ujar Herman usai dilantik bulan lalu.
Herman lahir di Tembilahan, Inhil pada 31 Desember 1965. Herman memiliki istri Katarina Susanti yang juga lahir di Inhil, tepatnya di Kuala Enok. Pasangan ini dikarunia dua anak bernama Asyifa Hersa Putri dan M Azkhalifi Hersa Putra.
Di Pemprov Riau, Herman mulai menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau tahun 2020-2011. Selanjutnya Herman dipindahkan sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak tahun 2021 hingga saat ini.
Herman mendapat penugasan dari Mendagri Tito Karnavian menjadi Pj Bupati Inhil dengan masa tugas 1 tahun.
Namun, kinerjanya secara terjadwal akan terus dievaluasi secara tri wulan dan akan menentukan apakah masa jabatannya nanti akan sampai setahun hingga pelaksanaan pilkada serentak pada Oktober 2024 mendatang. (R-03)
