Ketua KPK Menyesal Nonton Debat Capres: Debat Kusir, Gak Ada Gagasan Baru Pemberantasan Korupsi
Nawawi Pomolango mengaku kecewa menyaksikan debat pertama calon presiden 2024. foto : net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengaku kecewa menyaksikan debat pertama calon presiden (capres) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/23) semalam.
Menurut Nawawi, gagasan ketiga capres soal pemberantasan korupsi tidak ada yang menarik.
"Semalam saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi nggak yang bisa ditawarkan oleh beliau," kata Nawawi dalam diskusi Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2023).
Debat capres perdana di Pilpres 2024 itu mengusung tema 'Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi'.
Menurut Nawawi, para capres hanya menyebut pemberantasan korupsi dengan menguatkan KPK. Namun tak dijelaskan lebih komprehensif caranya.
"Bahasanya ya hanya berantas korupsi gitu, menguatkan KPK. Tapi seperti apa (konsepnya) enggak ada juga. Saya jadi menyesal kenapa harus bermacet-macet semalam," kata dia.
Mantan hakim Pengadilan Tipikor itu tak menampik bahwa KPK saat ini berbeda dengan KPK sebelumnya. Revisi UU KPK dinilai berpengaruh besar.
Meski demikian, ia tetap meyakini masih tersisa integritas di antara pegawai KPK. Hal itu dinilainya menjadi modal yang sangat kuat.
"Kalau sisa optimisme yang tersisa yang saya katakan tadi integritas insan-insan KPK saya yakini itu masih ada," pungkas Nawawi.
Terkait debat para capres pada Selasa (12/12/23) lalu, Anies Baswedan dalam forum itu mengatakan akan merevisi Undang-Undang KPK jika terpilih jadi presiden.
Anies juga mengemukakan perlunya semacam hadiah untuk pihak-pihak yang membantu melakukan pelaporan suatu dugaan kasus korupsi. Soalnya, pihak yang melapor tersebut telah berpartisipasi dalam penegakan hukum.
Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi adalah memiskinkan para koruptor dan asetnya dirampas untuk negara.
Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan. Selain itu, ia mengungkapkan rencananya memenjarakan koruptor di Nusakambangan.
Hal lain yang ditekankannya untuk memberantas korupsi adalah pentingnya keteladanan dari pemimpin dan pejabat.
Pemimpin dan pejabat harus menunjukkan hidup sederhana dan menunjukkan integritas. Meritokrasi di birokrasi juga harus dipastikan berlaku sehingga praktik jual beli jabatan yang selama ini masif terjadi di pemerintahan bisa dicegah.
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sepakat bahwa KPK harus diperkuat. Tak hanya KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengawas lain, seperti BPK, BPKP, dan inspektorat di semua instansi pemerintah, harus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi. (*)
