Anies Diusung Prabowo di Pilkada DKI, Kini Buka 'Front' Jual Beli Pertanyaan di Debat Capres
Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saling serang di debat pertama Pilpres 2024. foto : net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling serang di debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Sejumlah pertanyaan tajam, saling dilontarkan Anies dan Prabowo.
Performa keduanya menjadi salah satu yang disimak sepanjang debat perdana yang membahas tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Pada pembukaan Anies menyampaikan pernyataan yang menyindir soal seorang "generasi milenial yang menjadi cawapres" dan juga menyinggung soal pendukung Prabowo yang tewas dalam demonstrasi protes soal rekapitulasi suara pada Pilpres 2019.
"Bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan Generasi Z yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan ketika mereka mengungkapkan pendapat ketika mereka mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata," kata Anies.
"Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan," sambung Anies.
Anies juga melontarkan pertanyaan tajam kepada Prabowo ketika membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial, tetapi memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka buat menjadi cawapres.
“Sesudah Bapak mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" tanya Anies.
Prabowo kemudian menanggapi pertanyaan Anies dengan menyatakan menyerahkan hal itu kepada rakyat.
Menurut Prabowo, secara hukum pencalonan Gibran tak bermasalah meskipun Majelis Kehormatan MK menyatakan penerbitan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melibatkan pelanggaran etika berat eks Ketua MK Anwar Usman.
Prabowo menegaskan, Anwar pun masih mengajukan berbagai langkah hukum terkait pencopotannya sebagai akibat pelanggaran etika berat itu.
Prabowo kembali menegaskan bahwa keputusan ada di tangan rakyat pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.
"Rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, kalau kami salah, kalau kami berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami," jawab Prabowo.
Anies juga menyinggung soal praktik demokrasi yang menurun di 2 masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Akan tetapi, Prabowo menilai hal yang dikeluhkan Anies tidak bisa dibuktikan.
“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak,” kata Prabowo.
Saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017, Anies diusung salah satunya oleh Partai Gerindra yang diketuai Prabowo.
“Kalau demokrasi tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies Anda ke rumah saya, Anda terpilih," ujar Prabowo.
Anies mengatakan pemerintah dan oposisi sama-sama memiliki posisi yang terhormat. Namun, tak semua orang tahan untuk menjadi oposisi, termasuk Prabowo.
"Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Beliau sendiri menyampaikan tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis dan berusaha. Karena itu harus berada di kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, uang, kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," ucap Anies. (*)
