Gara-gara Kritik Produksi PT Bumi Siak Pusako Anjlok-Dikelola Kroni Elit Daerah, Anggota DPR Nasir Disuruh Introspeksi Diri
PT Bumi Siak Pusako (BSP) dituding dikelola secara tidak profesional dan sarat KKN oleh anggota DPR RI, Nasir. Foto: Net
SabangMerauke News, Jakarta - Kritik keras anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Muhamad Nasir terhadap anjloknya produksi minyak CPP Blok serta dugaan kuat PT Bumi Siak Pusako (BSP) dihuni kroni elit daerah berbuah serangan balik. Politisi Partai Demokrat itu diminta instrospeksi diri karena dinilai sepanjang 3 periode menjabat anggota DPR, tak pernah memberikan kontribusi bagi daerah Riau.
“Harusnya beliau introspeksi diri. Karena itu, rakyat Riau seharusnya tidak memilih Nasir sebagai wakil Riau di Senayan. Nasir sudah layak diusir dari Bumi Riau,” terang Wakil Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan seperti dilansir media di Pekanbaru, Rabu (16/2/2022).
BERITA TERKAIT: PT Bumi Siak Pusako Jadi Alat Keluarga Penguasa Daerah, Nasir DPR: Anak Bupatinya, Keluarganya Gitu-gitu Aja!
Herwan merespon pernyataan yang disampaikan Nasir dalam rapat kerja Komisi VII bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas dan BOB BSP-Pertamina pada Senin (14/2/2022) lalu. Dalam rapat tersebut, Nasir mengkritik keras pengelolaan blok minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPP Blok) di Siak, Riau oleh PT Bumi Siak Pusako (BSP). Politisi Partai Demokrat ini menuding pengelolaan ladang minyak oleh perusahaan BUMD Siak tersebut sarat akan praktik kroni dan keluarga elit daerah. Dia mengatakan BUMD ini terlalu banyak dijadikan alat keluarga penguasa daerah.
"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain. Gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," kata Nasir.
BACA JUGA: Usut Proyek Gedung PT Bumi Siak Pusako Rp 87 Miliar, Ada Petinggi Perusahaan Terlibat?
Nasir tidak menjelaskan detil siapa oknum anak bupati yang ditudingnya tersebut. Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News, seorang anak mantan Bupati Siak, Riki Hariansyah saat ini menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT BSP. Riki adalah putra dari Bupati Siak 2 periode, Arwin AS.
Nasir juga mempertanyakan soal kemampuan dan profesionalisme pengelolaan blok migas tersebut yang justru hasilnya kian menyusut ke titik terendah produksi. Sejak dikelola oleh BSP dan Pertamina Hulu lewat skema Badan Operasi Bersama (BOB) produksi minyak CPP Blok seret. Tahun ini, pemerintah menetapkan PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai pengelola tunggal CPP Blok mulai Agustus 2022 mendatang.
BACA JUGA: Cegah PHR Jadi 'PHP', APJPMI Bedah Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Blok Rokan
Nasir menegaskan kalau PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi lewat pola BOB yang dilakukan bersama Pertamina pun sia-sia.
Di awal CPP Blok dikelola BSP-Pertamina Hulu pada tahun 2002 menggantikan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari. Namun saat ini produksi minyak terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari.
Nasir meminta SKK Migas memeriksa dan melakukan audit secara mendalam pada BSP. Bahkan, dalam skema BOB pun menurut Nasir, Pertamina lebih banyak melakukan pengembangan daripada BSP.
"Saya minta SKK nilai ini Pak, takutnya saya Pertamina ini selama ini jadi kuda pedatinya. Dia (BSP) hanya ongkang-ongkang kaki dapat uangnya," kata Nasir.
Herwan mengaku heran dengan pernyataan Nasir tersebut. Seharusnya Nasir, kata Herwan membela dan memperjuangkan kepentingan Riau, bukan malah sebaliknya mencoreng marwah Riau di forum nasional. Bahkan Herwan menuding, selama 3 periode Nasir menjadi anggota DPR RI Dapil Riau, tak pernah ada kontribusi yang diberikan Nasir untuk Riau.
Menurut Herwan, perjuangan CPP Blok bisa dikelola BUMD direbut secara susah payah dan berdarah-darah. Sekitar 20 tahun silam, elemen masyarakat Riau dengan semangat gelora reformasi 1998 memperjuangan hal tersebut. Itu sebabnya, alih kelola CPP Blok ke PT BSP setelah 20 tahun bekerja sama dengan Pertamina menurut Herwan seharusnya didukung, bukan sebaliknya ditentang oleh Nasir.
"Nasir sebagai anggota DPR RI di Komisi VII malah tak pernah ada pernyataan mendukung dan tak berperan sama sekali, tidak ada kepeduliannya untuk perjuangan rakyat Riau mendapatkan perpanjangan tersebut,” sesalnya.
Herman mengklaim kontribusi PT BSP ke daerah dalam bentuk bagian dividen dari tahun 2002 hingga 2020 sebesar Rp 3,16 triliun. Pada tahun 2020 lalu, kata Herwan, PT BSP membukukan laba bersih sebesar Rp 28,44 miliar dan membagikan deviden sebesar Rp21,72 miliar kepada daerah.
PT Bumi Siak Pusako (BSP) sejak 13 Juli 2018 dipimpin oleh Iskandar sebagai direktur utama. Ia dilantik oleh Gubernur Riau, Syamsuar yang saat itu menjabat sebagai Bupati Siak. Iskandar menggantikan direktur utama sebelumnya yang dijabat oleh Bismantoro.
PT BSP dimiliki oleh sejumlah pemda di Riau sebagai pemegang saham. Elemen pemegang saham terdiri dari Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar, Pemkab Pelalawan dan pemegang saham terbesar yakni Pemkab Siak.
SabangMerauke News belum bisa mengonfirmasi pihak manajemen PT BSP atas tudingan anggota DPR, Nasir tersebut. Termasuk juga belum mendapatkan keterangan dari Riki Hariansyah yang merupakan sekretaris perusahaan PT BSP. (*)
