Kebun Sawit di Kawasan Hutan PT Rimba Seraya Utama, BPN Tuntaskan Peta Bidang PT Agro Abadi untuk Pengurusan HGU
Gedung Panca Eka di Jalan Sutomo, Pekanbaru. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) telah menuntaskan pembuatan peta bidang hasil pengukuran lahan PT Agro Abadi. Peta bidang tersebut menjadi bahan dan dokumen penting pengajuan permohonan hak guna usaha (HGU) diduga perusahaan yang terafilisiasi dengan PT Uni Seraya/ Panca Eka Grup tersebut.
Kepala Kanwil Kementerian ATR/ BPN Provinsi Riau melalui Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Umar Fathoni menjelaskan, berdasarkan pengukuran yang dilakukan luasan areal yang rencananya diajukan oleh PT Agro mencapai 4.021,4 hektar. Luasan itu meliputi 3 bidang yakni kebun inti dan plasma kelapa sawit.
"Kementerian ATR sudah selesai melakukan pengukuran dan petanya sudah selesai. Selanjutnya, kita menunggu lagi dari pihak perusahaan dokumen perusahaan dan perizinannya," kata Umar Fatoni, Senin (11/10/2021).
Peta bidang bernomor 31/2021 tersebut diteken langsung oleh Rohmad Darmawan selaku Kasubdit Pengukuran dan Pemetaan Bidang Kementerian ATR/ BPN.
Dari dokumen peta tersebut diketahui bahwa kebun yang dikuasai oleh PT Agro Abadi tersebar di empat desa dan dua kecamatan di Kabupaten Kampar. Yakni Desa Kepau Jaya di Kecamatan Siak Hulu. Dan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir meliputi tiga desa yakni Mentulik, Gading Permai, Sungai Bungo.
Umar Fatoni menegaskan, bahwa peta pengukuran bidang bukanlah berarti kalau HGU PT Agro Abadi sudah terbit. Namun, sejumlah alur dan prosedur lain sesuai ketentuan baku Kementerian ATR/ BPN harus dilewati.
"Di Kementerian ATR/ BPN sudah ada ketentuan dan tahapan. Proses verifikasi dan penelaahannya juga mendalam. Kita pastikan akan berjalan sesuai ketentuan," tegas Umar.
Ia menjelaskan kalau Kanwil ATR/ BPN Riau sedang menunggu kesiapan dari manajemen PT Agro untuk melakukan ekspos lebih lanjut dengan pelibatan panitia B. Panitia B terdiri dari seluruh stakeholder pemerintahan terkait yakni kepala desa, camat, dinas pemerintahan terkait (dinas perkebunan dan dinas energi sumber daya mineral), BPKH dan unsur dari BPN sendiri.
"Peta bidang hasil pengukuran ini juga akan kita serahkan ke dinas terkait dan BPKH. Mereka akan menyocokkan dengan fungsi tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan dan penggunaan lahan," tegas Umar.
Umar menyatakan, Kementerian ATR/ BPN juga akan menelisik lebih dalam tentang asal usul kepemilikan lahan oleh PT Agro Abadi. Hal tersebut untuk memastikan tidak adanya persoalan menyangkut legalitas kepemilikan lahan di kemudian hari.
"Termasuk juga akan dilakukan peninjauan lapangan guna memastikan peta hasil pengukuran sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Nanti Panitia B setelah ekspos dan turun ke lapangan," tegas Umar.
Sementara itu, pihak PT Agro Abadi belum dapat dikonfirmasi perihal klaim kepemilikan lahan yang diajukan untuk HGU tersebut. Soalnya, Agro Abadi lebih dulu membangun kebun sawit pada 2004 lalu ketika lahan tersebut masih berstatus hutan produksi terbatas yang diserahkan konsesinya kepada PT Rimba Seraya Utama. PT Agro Abadi yang diduga merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Rimba Seraya Utama juga telah mendirikan pabrik kelapa sawit sejak 2012 lalu.
Sengkarut HTI PT Rimba Seraya Utama
Geger soal kawasan hutan bekas konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola PT Rimba Seraya Utama (RSU) seluas 12.600 hektar di Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri Hilir, Kampar, Riau mendadak muncul kembali. Kasus ini bisa disebut sebagai skandal penguasaan hutan secara serampangan yang berlangsung terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Isunya seperti kapal selam: muncul, tenggelam, diam dan muncul kembali ke publik, secara musiman.
Yang terbaru, kasus ini melebar ke sana ke mari bahkan dituding menyeret keterlibatan Gubernur Riau Syamsuar dan Kementerian ATR/ BPN. Inilah imbas dari pembiaran otoritas terkait serta alpanya penegakan hukum di republik tercinta.
Sorotan terbesar ditujukan kepada PT Agro Abadi yang dituding mengelola lahan HTI PT Rimba Seraya Utama menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan, PT Agro telah mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan tersebut. PT Agro dituding 'bermain' sehingga dengan leluasa bisa mengelola kawasan hutan menjadi perkebunan sawit dan PKS.
Sejumlah aktor diduga bermain sehingga lahan hutan milik negara secara leluasa digarap tanpa izin di luar fungsi yang ditetapkan. Permainan kawasan hutan begitu jelas, otoritas terkait terkesan diam dan lepas tanggung jawab. Hasil penguasaan dan penyulapan hutan tanpa izin diduga mengalir kemana-mana, seperti aliran sungai dari hulu ke hilir.
Media telah mengikuti perkembangan kasus ini pada 2018 lalu. Kala itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengirimkan surat peringatan keras sebanyak 3 kali kepada manajemen PT RSU. Surat berisi ancaman untuk mencabut izin konsesi HTI yang diberikan kepada RSU pada lahan kawasan hutan seluas 12.600 hektar. Ancaman itu disebabkan karena RSU dinilai lalai dan menelantarkan kawasan HTI, munculnya okupasi dan penyerobotan yang banyak memicu konflik.
Seakan menunjukkan tajinya, Menteri Siti akhirnya resmi mencabut konsesi RSU. Ia meneken surat keputusan (SK) bernomor 457/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2018. SK tersebut mencabut landasan hukum RSU mengelola kawasan hutan sejak tahun 1996 lalu berdasarkan SK nomor:599/KPTS-II/1996.
Adapun SK 599 diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Kabinet Pembangunan VI era Presiden Soeharto ketika dijabat oleh Djamaluddin Suryohadikusumo. Isinya tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) dengan pola transmigrasi seluas sekitar 12.600 hektar kepada PT Rimba Seraya Utama (RSU). Lahan berlokasi di Kabupaten Kampar, Riau.
Saham PT Inhutani IV Kemana?
Jika kita runut ke belakangan, lahan yang diserahkan negara kepada RSU adalah kawasan hutan yang pernah diberikan pemerintah hak pengelolaannya kepada PT Uni Seraya. Diduga kuat Uni Seraya masih memiliki afiliasi dengan RSU.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 186/Kpts-II/1992 tanggal 21 Pebruari 1992 lahan kawasann hutan seluas 12.600 hektar kepada PT Uni Seraya lewat skema Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Pola Transmigrasi. Saat itu, jabatan Menteri Kehutanan diemban oleh Hasjrul Harahap.
Berdasarkan SK nomor:599/KPTS-II/1996 disebutkan bahwa PT RSU adalah perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT Uni Seraya bersama PT Inhutani IV. Perusahaan patungan inilah yang dikemudian diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi atas kawasan seluas 12.600 hektar tersebut.
Namun hingga kini, tidak diketahui lagi keberadaan saham PT Inhutani IV di RSU. Berapa komposisi saham dan siapa yang menikmati hasil usahanya belum pernah diketahui.
Sebuah laporan media menyebut kalau kepemilikan saham PT Inhutani IV di RSU secara mendadak telah hilang. Pada awalnya disebutkan komposisi saham PT Inhutani IV sebanyak 40 persen sementara PT Uni Seraya sebesar 60 persen. Dalam perkembangannya setelah mendapat izin HPHTI, kepemilikan saham PT Inhutani IV hilang dan mayoritas saham yang berjumlah 9.118 lembar saham dikuasai oleh PT Uni Seraya.
Belakangan sekitar 2004 muncul pula nama PT Agro Abadi di atas lahan konsesi RSU tersebut. Disebut-sebut kalau Agro Abadi juga masih memiliki afiliasi dengan RSU yang tergabung dalam gerbong Panca Eka Grup. Kantornya berdiri megah di Jalan Sutomo dengan merek PEBPI yang merupakan singkatan Panca Eka Bina Plywood Industry (PEBPI).
Investigasi EoF
Berdasarkan hasil investigasi kelompok organisasi lingkungan "Eyes of Forets" (EoF) tahun 2016 lalu, disebutkan kalau Agro Abadi sudah memulai penanaman kelapa sawit sekitar tahun 2004 lalu. Saat investigasi dilakukan, perkiraan umur tanaman kelapa sawit sudah mencapai 12 tahun. Agro Abadi diduga telah mengelola kebun sawit selus 4.829 hektar di kawasan itu. Agro Abadi juga menurut laporan EoF sudah membangun pabrik kelapa sawit (PKS) pada tahun 2012.
Tidak diketahui dengan pasti apa dasar hukum dan perizinan yang dikantongi oleh Agro Abadi sehingga bisa membangun kebun sawit dan PKS di atas kawasan hutan tersebut.
Secara umum, sejak RSU mengantongi izin konsesi HPHTI pada 1996 lalu, praktis kegiatan tanaman hutan industri berupa penanaman akasia atau eukaliptus tidak dilakukan secara memadai. Beragam gangguan dan aksi penyerobotan di areal konsesi datang silih berganti dijadikan alibi oleh manajemen RSU.
RSU memang dikepung dari beragam lini, mulai dari kelompok mengatasnamakan warga tempatan, kelompok tani dan bahkan korporasi terus berseteru dengan RSU. Alhasil, HTI pola transmigrasi gagal diwujudkan. Yang terjadi, konsesi HTI secara massif berubah menjadi kebun kelapa sawit oleh sejumlah pihak diduga secara ilegal, tidak saja oleh Agro Abadi.
Hasil penelusuran media, RSU pernah mendapat gugatan dari PT Air Jernih. Perusahaan ini mengklaim memiliki hak atas kebun sawit seluas 735 hektar diduga berada dalam konsesi RSU. Namun, pada 2009 lalu Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi PT Air Jernih sekaligus menguatkan hak kelola RSU di atas lahan kawasan hutan tersebut. Anehnya, sampai saat ini putusan MA tersebut tak kunjung dilakukan eksekusi. Kebun sawit masih tegak berdiri, hasilnya terus dipanen.
Angin Segar untuk Agro Abadi
PT Agro mendapat 'angin segar' pada tahun 2014 lalu. Di ujung masa jabatannya, Menteri Kehutanan era Presiden SBY, Zulkifli Hasan menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor: 878/Menhut-II/2014 pada 29 September 2014. Secara mengejutkan, SK buatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengalihkan (mumutihkan) status kawasan hutan yang diduga dikuasai Agro Abadi menjadi kawasan non hutan alias area penggunaan lain (APL).
Secara de facto, Agro Abadi sementara 'aman'. Namun, secara de jure, posisi Agro Abadi masih diperdebatkan karena tak secara otomatis lahan yang diputihkan itu menjadi haknya.
Penerbitan SK oleh Zulkifli Hasan juga diduga kuat berkaitan tertangkapnya mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan koleganya Gulat Manurung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya ditangkap KPK pada 25 September 2014 atau 4 hari sebelumnya diterbitkannya SK 878.
Kasus ini berkaitan dengan upaya alih fungsi kawasan hutan yang dikelola oleh PT Dutapalma, perusahaan terafiliasi dengan Darmex Agro Grup. Manajer Legal Dutapalma Suheri Terta telah ditangkap KPK dan kini sedang menjalani masa hukuman. Sementara, pemilik Darmex yakni Surya Darmadi hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK.
Eyes of Forets" (EoF) dalam laporannya menyebut kalau penerbitan SK 878 adalah sarana 'legalisasi’ bagi perusahaan sawit melalui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.
"EoF meminta Kementerian LHK melakukan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014," demikian petikan ringkasan eksekutif hasil investigasi EoF.
Namun, hingga kini KLHK tak kunjung pernah melakukan langkah apapun terkait persoalan tersebut. Gakkum KLHK tidak menyidik kasus alih fungsi kawasan hutan secara ilegal dan massif ini. (*)
