LAM Pilih Tak Umumkan Nama Jagoan Calon Penjabat Gubernur Riau, Ini Penjelasan Datuk Seri Marjohan Yusuf
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau memilih tidak mengumumkan nama calon yang diusulkan menjadi Penjabat Gubernur ke DPRD Riau. Pimpinan LAM masih menyimpan nama kandidat yang diajukan, namun hanya menjelaskan kriteria sosok ideal calon Penjabat (Pj) Gubernur Riau yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf menerangkan, pihaknya sengaja tidak mengumumkan nama calon Pj Gubernur Riau yang diusulkan ke DPRD demi menjaga kondusifitas daerah.
"Agar tidak ada isu-isu miring yang mempengaruhi kondusifitas masyarakat dan daerah di Riau," kata Marjohan Yusuf kepada SabangMerauke News, Senin (5/12/2023).
Marjohan mengatakan siapapun yang menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau harus berkompeten, berintegritas tinggi dan berwawasan luas.
"Tentulah harus memenuhi kriteria terbaik, mempunyai integritas yang tinggi, memiliki wawasan dan kompetensi," kata Marjohan.
Selain itu, Marjohan menyebut sosok Pj Gubernur Riau mesti komunikatif dan solutif serta memenuhi kriteria-kriteria umum lain layaknya seorang pemimpin.
Ia juga menegaskan Pj Gubernur Riau harus seseorang yang dapat mengikuti sifat Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan.
"Penjabat Gubernur Riau harus siap dan mampu melanjutkan serta membawa Riau menapak lebih baik dan maju ke depan," pungkasnya.
Batas waktu penyerahan maksimal 3 nama calon Penjabat Gubernur Riau oleh DPRD Riau akan berakhir pada Rabu (6/12/2023) besok. Namun, setakad ini, tampaknya belum ada keputusan bulat di DPRD Riau terhadap ketiga calon yang bakal diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sebelumnya, sejumlah organisasi di Riau secara terbuka mengusung kandidat versinya masing-masing. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau menyetor tiga nama calon yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Rektor Universitas Riau Profesor Sri Indarti serta Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Profesor Khairunnas Rajab.
Dukungan terhadap SF Hariyanto juga datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau.
Berbeda halnya dengan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang merekomendasikan 3 nama calon Pj Gubernur yakni Suhajar Diantoro (Sekretaris Jenderal Kemendagri), pejabat Bappenas RI Erwin Dimas dan Profesor Sri Indarti.
Adapun kewenangan untuk menetapkan Penjabat Gubernur berada sepenuhnya di tangan Presiden Joko Widodo. Keterlibatan pemerintah daerah hanya sebatas mengajukan usulan maksimal tiga nama ke Mendagri.
Di sisi lain, Mendagri pun memiliki kewenangan untuk mengajukan tiga nama lain sebagai calon Pj Gubernur. Dari total maksimal 6 nama calon Pj Gubernur, termasuk 3 nama dari DPRD Riau, Mendagri akan melakukan penyaringan dan pembahasan bersama kementerian dan lembaga pemerintah terkait.
Hasil penyaringan ini akan menyisakan 3 nama kandidat yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Kemudian presiden akan memutuskan satu nama menjadi Pj Gubernur Riau.
LLMB Tolak Sekdaprov SF Hariyanto
Sementara itu, pagi tadi Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Sekdaprov) SF Hariyanto untuk direkomendasikan menjadi calon Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) ke Kemendagri RI.
Aksi demonstrasi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB hari ini di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Selasa (5/12/2023) tadi.
Dalam orasi itu, perwakilan LLMB menuntut agar DPRD Provinsi Riau lebih selektif dalam memilih Pj Gubri. Mereka juga menilai SF Hariyanto tidak layak diusulkan sebagai calon Pj Gubri.
LLMB menuding sejak SF Hariyanto menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga menjadi Sekdaprov Riau saat ini telah melakukan kebijakan yang kontroversial.
Salah satu orator demonstrasi, Datuk Pucuk alias Ismail mengatakan dengan segala permasalahan yang dimiliki SF Hariyanto di masa lalu, maka ada indikasi munculnya potensi kekacauan di Provinsi Riau apabila menjabat sebagai Pj Gubri.
"Bukan kami ada rasa benci sama SF Hariyanto, tetapi kami sayang dia, makanya kami tidak mau dia naik sebagai Pj Gubri. Dengan gaya hedon dan dugaan korupsi, nantinya nasib Riau gimana?," ucap Datuk Pucuk.
Datuk Pucuk berharap semoga demonstrasi yang dilakukan oleh LLMB ini didengar dan dipahami oleh DPRD Riau. (KB-09/Malik)
