Makin Parah! Kini Website DPRD Kota Pekanbaru Tak Aktif Lagi
Website resmi DPRD Kota Pekanbaru diretas. foto : Istinewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kerap menyatakan berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, rupanya hal tersebut tidak diindahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru.
Bagaimana tidak, sebelumnya terdapat permasalahan konten website yang tak di-update selama 3 bulan sejak Juli 2023 lalu. Bahkan kondisi website resmi DPRD Kota Pekanbaru sekarang terlihat mati total dan tak bisa diakses lagi.
Hal ini diketahui saat SabangMerauke News mencoba mengakses laman https://dprd.pekanbaru.go.id/ pada Minggu (3/12/2023) malam kemarin.
Dalam website tersebut, bertuliskan “This server could not prove that it is dprd.pekanbaru.go.id; its security certificate is fromcpcontacts.abelunidum.com. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. (Server ini tidak dapat membuktikan bahwa itu adalah dprd.pekanbaru.go.id; sertifikat keamanannya berasal dari cpcontacts.abelunidum.com. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau penyerang menyadap koneksi Anda).
Kemudian, saat diakses di hari ini, Senin (4/12/2023), terdapat tulisan "Gerbang Anda untuk mendunia telah terbuka, dprd.pekanbaru.go.id sudah aktif. Segera bangun website, buat akun email, dan mulai mendapatkan peluang dan kemungkinan baru”.
Ketika mencoba mengakses, pada laman berikutnya akan timbul kembali tulisan "Koneksi Anda tidak ada, terdapat pribadi penyerang mungkin berusaha mencuri informasi Anda dari dprd.pekanbaru.go.id (misalnya, sandi, pesan, atau kartu kredit). Pelajari lebih lanjut”.
Tentu kondisi ini meninggalkan banyak tanda tanya. Pasalnya permasalahan website resmi DPRD Kota Pekanbaru ini sudah viral sejak 2019 yang lalu.
Salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar mengaku sangat miris melihat kondisi website DPRD Kota Pekanbaru tersebut.
"Semua kinerja DPRD Kota Pekanbaru kan terlihat di sana. Namun dengan kondisi seperti ini tentu kita patut curiga. Apa pekerjaaan Dewan Kota Pekanbaru selama ini? Ngurus keamanan website aja ngak bisa," ujarnya dengan nada marah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari Sekretaris Dewan Hambali Nanda terkait permasalahan website ini.
Keberadaan website di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi saat ini sebenarnya tak bisa dipandang remeh lagi. Kanal internet seharusnya menjadi jendela informasi kegiatan DPRD sebagai representasi rakyat.
Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru termasuk DPRD Pekanbaru bisa saja melakukan efisiensi belanja iklan dan publikasi bila serius mengurus kanal media sosial yang ada saat ini. Anggaran belanja iklan dan publikasi bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan sampah dan banjir yang saat ini masih amburadul.
"Ketimbang menghabiskan anggaran APBD untuk belanja publikasi kegiatan pemerintahan dan DPRD, lebih baik Pemko Pekanbaru melalui perangkat daerahnya yakni Dinas Komunikasi dan Informatika mengurus kanal media internet yang dimiliki. Apalagi saat ini media sosial sudah menjadi keniscayaan dan lebih massif penyebarannya," kata Ditya, seorang praktisi teknologi informasi. (KB-09/Malik)
