Dukung Bersih-bersih APBD 2024 ala Pj Bupati Inhil, Edi Sindrang: Jangan Lagi Defisit Anggaran, Koreksi Kegiatan Seremonial!
Wakil Ketua Komisi III DPRD Indragiri Hilir, Edi Haryanto Sindrang. Foto: Fitra Andriyan
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Wakil Ketua Komisi III DPRD Indragiri Hilir, Edi Haryanto Sindrang mendukung langkah Penjabat Bupati Herman yang berjanji melakukan aksi bersih-bersih APBD 2024. Ia mengkritisi kerap terjadinya defisit anggaran karena lebih besar pasak dari tiang dalam realisasi APBD Inhil beberapa tahun terakhir.
Edi Sindrang menjelaskan, pembahasan APBD Inhil 2024 ini menjadi momentum penting agar defisit anggaran disebabkan pengeluaran yang lebih besar ketimbang pendapatan daerah bisa segera dihentikan.
"APBD Inhil 2024 harus benar-benar pro rakyat. Jangan lagi terjadi defisit anggaran," kata Edi Sindrang, Minggu (26/11/2023).
Politisi Partai Golkar ini siap mendukung pembahasan APBD 2024 berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Harapannya APBD dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam membangun Inhil satu tahun ke depan.
"Kami siap mendukung pemerintah daerah agar rancangan APBD ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Apalagi kebijakan yang dibuat oleh Pj Bupati berkaitan dengan adanya revisi bersih-bersih APBD. Ini sejalan dengan semangat perbaikan Inhil k edepan," ungkap Edi Sindrang.
Ia menjelaskan selama ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan rencana pembangunan akibat defisitnya anggaran. Proses pembangunan di wilayah Indragiri Hilir pun terkendal.
"Kita bisa lihat beberapa tahun terakhir ini sering terjadi tunda bayar. Sehingga proses pembangunan daerah menjadi terhambat," terang Edi Sindrang.
Ia menilai, defisit keuangan yang dialami pemda lantaran pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan sehingga tidak terjadi keseimbangan terhadap keuangan daerah.
"Kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Saya beri contoh banyak perangkat desa mengeluhkan gaji mereka sering terlambat dibayar dengan alasan kas daerah lagi kosong. Semestinya untuk ke depan hal seperti ini tidak perlu terulang kembali," tegasnya.
Edi Sindrang juga mengkritisi kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak anggaran. Ia meminta agar hal ini dikurangi karena kegiatan seremonial tidak memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Namun, Edi Sindrang juga mengingkatkan agar Pj Bupati Inhil Herman dapat melakukan koreksi dan perbaikan anggaran secara konkret dan penuh komitmen.
"Agar ada perubahan Inhil ke arah yang lebih baik. Terutama terhadap rancangan APBD yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah bersama legislatif sebagai kunci penentu keberhasilan pembangunan Inhil satu tahun ke depan," pungkas Edi.
Bersih-bersih APBD
Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Herman resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Kamis (23/11/2023). Pelantikan dilakukan oleh Plt Gubernur Riau, Edy Natar Nasution di Gedung Daerah Kompleks Gubernuran Riau, Pekanbaru.
Usai dilantik, Herman menegaskan dirinya siap menjalankan tugas dan mengemban amanah dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini," kata Herman.
Ia menegaskan, pengalamannya selama 15 tahun bertugas di Indragiri Hilir dengan sejumlah posisi jabatan merupakan modal utamanya bisa menjalankan tugas.
"Salah satunya yakni menghadapi persiapan pemilihan legislatif, pilpres dan sampai pemilihan kepala daerah,” ujar katanya.
Ia juga segera akan melakukan konsolidasi terhadap proses penyelesaiaan APBD Inhil tahun 2024. Apalagi, deadline penyerahan APBD Inhil ke Pemprov Riau hanya tinggal hitungan hari.
"Saya ingin membersihkan dulu APBD. Kita lihat dulu antara pendapatan dan pengeluaran cocok atau tidak dan disesuaikan dengan program nasional,” jelas Herman.
Herman mengaku hanya memiliki waktu 3 hari untuk menuntaskan APBD Inhil 2024.
"Karena paling lambat tanggal 27 atau tanggal 28 sudah harus dibawa ke Pemprov," jelasnya.
Rekam Jejak Herman
Herman dipilih oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengisi posisi yang sebelumnya dipegang oleh Muhammad Wardan sebagai Bupati Inhil hasil pilkada 2018.
Herman sesungguhnya bukan birokrat kemarin sore. Pria kelahiran Tembilahan tahun 1965 ini mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil di tanah kelahirannya.
Jika dilihat perjalanan karirnya, bisa dikatakan ia merupakan sosok birokrat lintas bidang. Suami dari Katerina Susanti ini pernah menduduki jabatan di sejumlah dinas (organisasi perangkat daerah).
Dari Indragiri Hilir, Herman hijrah ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia didapuk sebagai Kepala Dinas Perindagkop UKM.
Karir Herman di Negeri Sagu terus mengalami rotasi. Ia juga sempat duduk sebagai Kepala BPM PPT hingga akhirnya diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Lompatan karirnya terjadi saat Syamsuar menjadi Gubernur Riau. Pada 15 Juni 2020 silam, Syamsuar merombak jajaran kabinetnya di posisi eselon dua. Herman masuk dalam daftar pejabat baru yang kala itu diangkat menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Pada awal Desember 2021 lalu, Syamsuar merotasi Herman ke jabatan baru sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau. Jabatan ini pula yang mengantarkannya ke kursi orang nomor satu Negeri Seribu Parit (julukan Kabupaten Inhil) tanpa melalui pilkada alias penunjukan Mendagri.
Herman akan menjalankan amanah hingga tahun depan, usai pelaksanaan pilkada serentak 2024 mendatang.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan para penjabat kepala daerah akan dievaluasi per tiga bulan. Salah satunya yakni menyangkut kemampuan pengendalian terhadap inflasi di daerah yang dipimpinnya.
Sedikit berbeda, Presiden Jokowi saat mengumpulkan ratusan penjabat kepala daerah beberapa waktu lalu menegaskan akan mengevaluasi penjabat kepala daerah per hari. Ia menegaskan agar penjabat kepala daerah bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024.
"Jangan miring-miring," tegas Jokowi kala itu. (KB-08/Fitra Andriyan)
