PKS dan AMIN Makin Lantang Soal IKN: Kalau PKS Menang Ibu Kota Tetap di Jakarta
PKS menyatakan jika menang dalam pemilu 2024 ibukota negara tetap di Jakarta.
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin terang-terangan bersikap soal Ibu Kota Nusantara (IKN). PKS menegaskan jika partainya menang, maka ibu kota negara masih tetap di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman dalam rapimnas kampanye nasional 2024 di Hotel Bumiwiyata, Depok, Minggu (26/11/2023).
"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul.
Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.
"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.
Dia mengatakan ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.
"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Pelatih Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin (Timnas AMIN) Jazilul Fawaid, menyatakan masih banyak warga miskin di Indonesia, tetapi pemerintah malah membangun IKN yang megah.
"Kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin, masa iya sih kita buat istana yang begitu besar seperti itu? Itu moral ya, bukan soal undang-undang," ujar Jazilul ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (26/11/2023).
"Etis enggak secara moral kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin tapi kita bangun istana? Kan enggak," ucap Jazilul.
Dia membuka peluang bahwa bisa saja Undang-undang IKN direvisi kembali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jazilul pun menargetkan jika Anies-Muhaimin menang pilpres 2024, akan mengambil keputusan terbaik terkait IKN.
"Kan tentu IKN itu dibahas di undang-undang kan. Sikapnya sudah ada di DPR waktu itu, masing-masing partai. Kalau undang-undang kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujar Jazilul Fawaid.
"Ya makanya kita menangkan dulu supaya keputusannya bisa diambil yang terbaik," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kritik Anies di Muhammadiyah
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik keras proyek IKN Nusantara di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah saat acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara tersebut digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/2023).
Capres Anies Baswedan melontarkan kritik atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kritik keras Anies disampaikan saat tanya jawab bersama panelis dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
Anies Baswedan awalnya mendapatkan pertanyaan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan Sosial.
Mulanya Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Rabu (22/11/2023).
Lantas, Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies, pembangunan kota baru justru akan menghasilkan ketimpangan.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan, apabila tujuan dibangunnya IKN Nusantara adalah untuk pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia.
"Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar Anies. (*)
