Pilkada 2024 Kepulauan Meranti Sedot APBD Rp43 Miliar, Ini Rinciannya
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 mendatang ternyata sangat mahal. Jumlahnya menembus angka Rp43 miliar lebih tepatnya Rp43.671.435.600.
Jumlah itu merupakan akumulasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasalu) serta pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Rincian anggaran Pilkada serentak 2024 itu diketahui setelah adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Bawaslu dan KPU di Rumah Dinas Plt Bupati Kepulauan Meranti pada Kamis (9/11/2023) lalu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Meranti, Wan Zulkifli menyampaikan proses perencanaan hibah telah dilaksanakan sejak Februari 2023. Yakni, diawali dengan pengajuan proposal kepada bupati dilanjutkan dengan pembahasan bersama oleh seluruh pihak terkait.
Wan mengungkapkan, besaran dana hibah yang diberikan kepada KPU sebesar Rp29.078.191.600 untuk penyelenggaraan pemilihan, sedangkan Bawaslu menerima dana hibah Rp11.093.244.000 untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.
Sementara itu untuk biaya pengamanan oleh Polri dianggarkan Rp3 miliar dan untuk TNI dianggarkan Rp500 juta.
Kepala Kesbangpol itu membeberkan, dari usulan dana hibah yang masuk, pihaknya kemudian melakukan verifikasi dan pemangkasan. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi.
"Pada awalnya KPU mengajukan Rp32 miliar lebih yang kita setujui Rp29 miliar lebih, kemudian Bawaslu mengajukan Rp13 miliar lebih yang kita setujui Rp11 milyar lebih. Begitu juga dengan Polres Kepulauan Meranti yang mengajukan Rp3,9 miliar yang kita setujui cuma Rp3 miliar dan terakhir Koramil yang mengajukan Rp750 juta dan yang bisa kita setujui Rp500 juta. Khusus TNI dan Polri ini dianggarkan pada APBD 2024 mendatang," ungkapnya, Senin (20/11/2023).
“Adapun anggaran yang kita pangkas itu telah melalui verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, dimana anggaran yang dikurangi itu sifatnya tidak begitu urgen dan prioritas nya juga harus sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan. Rata-rata yang dikurangi itu perjalanan dinas," ungkapnya lagi.
Disebutkan, alokasi penyediaan anggaran Pilkada ini terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama sekira 40 persen pada tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada tahun anggaran 2024.
Dana hibah untuk KPU Kepulauan Meranti sebesar Rp29.078.191.600 diberikan dalam dua tahap, yakni Tahun 2023 sebesar 40 persen atau sejumlah Rp11. 631.276.640 pada Perubahan APBD Tahun 2023. Dan sebesar 60 persen atau sejumlah Rp17.446.914.960 pada APBD Tahun 2024.
Sedangkan untuk Bawaslu Kepulauan Meranti dari total dana hibah sebesar Rp11.093.244.000 juga akan diberikan dalam dua tahap, yakni tahun ini sebesar Rp4.437.297.600 dan tahap kedua sebesar Rp6.664.946.400 pada APBD Tahun 2024.
Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar mengatakan penyerahan dan penandatanganan NPHD itu sangat penting untuk memastikan anggaran Pilkada tersedia.
Langkah ini sesuai amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa anggaran pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD. Oleh karena itu, anggaran Pilkada serentak menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah.
Asmar mengingatkan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia pun yakin kepada penyelenggara, anggaran yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya.
"Semoga anggaran yang dihibahkan kepada Bawaslu dan KPU memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024," ujarnya.
"Kami yakin KPU dan Bawaslu sangat profesional dalam menjalankan tugas, baik dalam segi penggunaan anggaran dan penyelenggaraan Pilkada. Dan dari seluruh anggaran yang digunakan untuk kebutuhan Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti 2024 diharapkan benar-benar menjadi support terselenggaranya Pemilu yang baik dan demokratis," pungkasnya. (R-01)