Tegas! DPRD Minta Plt Gubri Edy Natar Setop Mutasi Pejabat Riau: Ini Aksi Balasan, Fokus Kawal Program yang Berjalan!
Mutasi pejabat di akhir masa jabatan Gubernur Riau menjadi sorotan keras.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang melakukan mutasi puluhan pejabat Jumat pekan lalu, dinilai sebagai aksi balasan terhadap kebijakan mutasi Gubernur Syamsuar sebelum mundur dari jabatannya. Perombakan massal pejabat dikhawatirkan berdampak luas pada capaian kerja dan program yang sedang berjalan saat ini, terlebih tahun anggaran 2023 segera akan berakhir.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A. Mohd Yatim meminta agar gelombang mutasi pejabat tidak kembali dilakukan.
"Sebaiknya jangan dilakukan. Waktunya sudah sangat kasip. Lagi pula apa yang ingin dicapai dengan mutasi ini. Malah mutasi itu bisa mengganggu capaian kinerja dinas-dinas yang bersangkutan," kata Eddy Yatim kepada SabangMerauke News, Senin (13/11/2023).
Sebelumnya, puluhan pejabat setara eselon tiga dan empat Pemprov Riau dimutasi pada 30 Oktober 2023 silam oleh Gubernur Riau Syamsuar. Mutasi ini dilakukan jelang akhir masa jabatan Syamsuar, yakni lima hari sebelum Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau ini diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri ikut pencalegan DPR RI.
Tak sampai dua pekan setelahnya, tepatnya Jumat (10/11/2023), pengganti Syamsuar yakni Edy Natar Nasution yang baru didapuk Mendagri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, kembali melakukan perombakan lebih dari 39 pejabat Pemprov Riau. Bahkan, ada sejumlah pejabat yang sebelumnya dilantik saat Syamsuar masih aktif, justru diganti saat Edy Natar menjadi Plt Gubernur Riau.
Yang terbaru, Sekretaris Provinsi Riau SF Hariyanto telah mengirim sinyal keras bakal kembali melakukan mutasi pejabat level eselon dua. Kepada media ia menyebut evaluasi kerja terhadap pejabat eselon dua telah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditargetkan, pada pertengahan November ini, evaluasi akan selesai dilakukan.
Eddy Yatim menjelaskan, terjadinya mutasi massal pejabat sebenarnya sudah diprediksi oleh DPRD, ketika Gubri Syamsuar melakukan mutasi di ujung-ujung masa kepemimpinannya dua pekan lalu. Prediksi DPRD bakal terjadi aksi balas membalas saat pergantian pucuk pemerintahan Riau akhirnya terbukti adanya.
Eddy kembali merisaukan bakal terjadinya kembali mutasi pejabat kelak jika Pemprov Riau dipimpin oleh Penjabat Gubernur menggantikan Plt Gubri Edy Natar Nasution per 31 Desember 2023 mendatang.
"Ini sangat mengganggu harmonisasi dan tata kelola pemerintahan. Tidak terjadi asas meritrokrasi jabatan yang menjadi acuan," kata Eddy.
DPRD, kata Eddy meminta agar Plt Gubri Edy Natar fokus saja menyelesaikan agenda dan program kegiatan yang sedang berjalan. Apalagi, saat ini sedang dilakukan penyusunan APBD 2024.
"Jika dilakukan mutasi, bisa-bisa target pengesahan APBD 2024 akhir November terkendala. Jika gagal, kita semua yang akan kena penalti,. Masyarakat dan daerah yang akan dirugikan," pungkas politisi Partai Demokrat ini.
Mutasi Akhir Jabatan Disorot Keras
Sebelumnya, bongkar pasang dan mutasi pejabat secara jor-joran di akhir masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Riau menjadi sorotan keras. Kalangan akademisi menilai tindakan kepala daerah tersebut merontokkan kepercayaan publik kepada pemimpin Provinsi Riau.
"Apa yang terjadi saat ini kian mempertontonkan praktik kekuasaan dalam penempatan pejabat hanya berdasarkan selera kepala daerah," kata akademisi Dr Rawa El Amady kepada SabangMerauke News, merespon mutasi pejabat di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Minggu (12/11/2023).
Sebelumnya, puluhan pejabat setara eselon tiga dan empat Pemprov Riau dimutasi pada 30 Oktober 2023 silam oleh Gubernur Riau Syamsuar. Mutasi ini dilakukan jelang akhir masa jabatan Syamsuar, yakni lima hari sebelum Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau ini diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri ikut pencalegan DPR RI.
Tak sampai dua pekan setelahnya, tepatnya Jumat (10/11/2023), pengganti Syamsuar yakni Edy Natar Nasution yang baru didapuk Mendagri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, kembali melakukan perombakan lebih dari 39 pejabat Pemprov Riau. Bahkan, ada sejumlah pejabat yang sebelumnya dilantik saat Syamsuar masih aktif, justru diganti saat Edy Natar menjadi Plt Gubernur Riau.
Menurut Rawa, perombakan dan mutasi massal pejabat tersebut memicu persepsi negatif dari masyarakat Riau. Kejadian itu bisa disebut sebagai peristiwa kontroversial di pemerintahan, terlebih terjadi di ujung masa jabatan. Ia menilai, kepercayaan publik kepada pemimpin daerah akan menurun bila hal tersebut kembali berlanjut.
"Publik makin kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah Provinsi Riau, terutama kepemimpinan di daerah ini," kata Rawa.
Rawa menilai, setidaknya ada tiga indikasi yang bisa ditunjukkan dari terjadinya mutasi pejabat secara cepat di Pemprov Riau.
Pertama, hal itu kian menunjukkan hubungan antara eks Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dengan Plt Gubri Edy Natar Nasution tidak harmonis. Meski pergantian pejabat saat ini telah menjadi domain otoritas politik Edy Natar, namun tindakan tersebut menggambarkan tidak adanya komunikasi antara Syamsuar dengan penggantinya Edy Natar dalam hal penempatan pejabat.
Yang kedua, Rawa menilai seleksi pengangkatan dan penempatan kepegawaian di lingkungan Provinsi Riau hanya menurut selera Gubernur dan Plt Gubernur saja. Sementara keberadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dinilai tidak berfungsi secara efektif.
"BKD dalam seleksi pengangkatan pejabat tidak berfungsi efektif, melainkan hanya berdasarkan selera Gubri dan Plt Gubri saja," tegasnya.
Yang terakhir, Rawa menyebut pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau hanya berdasarkan kepentingan Gubri dan Plt Gubri saja.
"Kecenderungan penempatan pejabat lebih beriorientasi kepentingan kepala daerah, bukan pada indikator kebutuhan dan kelayakan yang ideal," pungkas Rawa.
Daftar 39 Pejabat Dilantik
Diwartakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto melantik sebanyak 39 pejabat setara eselon III dan IV di ruang melati Kantor Gubernur Riau Jumat (10/11/2023).
Dalam arahannya, SF Hariyanto menyebut bahwa rotasi jabatan adalah hal lumrah di lingkungan ASN. Menurutnya, mutasi jabatan penting untuk menjaga ritme birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Rotasi dan mutasi adalah hal yang baik. Semoga dapat meningkatkan kinerja," kata SF Hariyanto.
Pelantikan pejabat ini merupakan gerbong mutasi lanjutan yang dilakukan Pemprov Riau dalam dua pekan terakhir. Sebelumnya, pada Selasa (31/10/2023) lalu, sebanyak 33 orang pejabat administrator setara eselon III dan IV sudah dilantik lebih dulu oleh Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro.
Pelantikan tersebut dilakukan jelang akhir jabatan Gubernur Syamsuar pada 3 November lalu. Syamsuar yang telah mengundurkan diri karena ikut sebagai caleg DPR digantikan oleh Edy Natar Nasution dalam posisi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Masa jabatan Edy Natar disebut akan berakhir pada 31 Desember mendatang.
Berikut nama-nama pejabat yang dilantik sore tadi:
1. Fuadilazi (Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau)
2. Rian Faleri Putra (Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Kesekretariatan, Inspektorat Provinsi Riau)
3. Armansyah Almubarak (Kepala Sub bidang Belanja Daerah Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau)
4. Firdaus (Kepala Bidang Guru dan Ketenagaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
5. M Fadlul Wadsdi (Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau)
6. Sri Petri Herianti (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau)
7. Surya Dinata (Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau)
8. Edi Rusma Dinata SPd MPd (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
9. Drs Pahmijan MPd (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
10. Harisman (Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pelayanan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
11. Heri Permana (Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)
12. Aldela (Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
13. M Wahyudi (Sekretaris Kesehatan Provinsi Riau)
14. Jihan Assegaf (Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Provinsi Riau)
15. dr Siska Handayani (Kepala UPT Balai Pelatihan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau)
16.Andri Sudawarman (Kepala UPT Instalasi Farmasi Bidang Logistik, Dinas Kesehatan Provinsi Riau)
17. Indra Mulia (Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk, Dinas Sosial Provinsi Riau)
18. Bambang Rusdianto (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau)
19. Bayu Surya (Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau)
20. Embiyarman (Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau)
21. Alwamen (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau)
22. Eva Ismail (Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Genetik dan Pemuliaan Tanaman UPT Pembenihan Tanaman Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau)
23. Rafi Arnanda (Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau)
24. Rionaldi Risti (Kepala Bidang Lalulintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
25. Ongki Hertawan (Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
26. Rivalino (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah 1 Kota Dumai, Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
27. Tengku Arif Lukman (Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau)
28. Rozalinda (Kepala Seksi Jaminan Mutu UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau)
29. Reno Aditya (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Industri Logam, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau)
30. Erik Gunawan (Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau)
31. Zulfahmi (Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi Riau)
32. Amirazan (Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudahan dan Olahraga Provinsi Riau)
33. Sapta Rahmawati (Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau)
34. Kemas Kambrus (Kepala Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan, UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau)
35. Wahyu Kurniawan (Kepala Seksi Bina Masyarakat Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau)
36. Maysel Fidayesi (Kepala Bidang Umum Direktorat Umum, Dinas Pendidikan dan Penelitian UPT Bersifat Khusus, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Dinas Kesehatan Provinsi Riau)
37. Roby (Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian Direktorat Umum dan SDM, UPT Bersifat Khusus RSUD Arifin Achmad Riau, Dinas Kesehatan Riau)
38. Cahaya Purnamasari (Direktur UPT Bersifat Khusus, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Dinas Kesehatan Lrovinsi Riau)
39. Katwaldi (Kepala SMAN 5 Tapung). (KB-08/Malik)
