Dituding Jadi Kambing Hitam Kerusuhan Rempang, Ini Jawaban Gubernur Kepri
Ilustrasi kerusuhan rempang. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Riau - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad kembali mengungkapkan kekesalannya atas tudingan Wali Kota Batam Muhammad Rudi soal dalang kerusuhan dan demo Rempang yang viral beberapa waktu. Ansar menduga tudingan Wali Kota Batam itu disampaikan karena ketidakmampuan menyelesaikan investasi di Rempang.
"Saya selaku Gubernur Kepri kecewa dan terusik sekali, ketika Wali Kota Batam berpidato berapi-api menyampaikan bahwa Provinsi Kepri menjadi penyebab demo ini dan itu. Beliau tidak menyebut oknum tapi langsung menunjuk provinsi, berarti lembaga, tentu harus ada bukti kejelasan keterlibatan pemerintah provinsi urusan begitu," kata Ansar, Sabtu (11/11/2023).
Ansar menyebut dari awal investasi di Pulau Rempang, Batam akan mulai bergulir, dirinya telah mengingatkan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri hingga keluarganya agar tidak ikut campur investasi tersebut. Hal itu menurutnya investasi di Rempang cukup sensitif karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Di awal Rempang ini bergulir saya sudah pesan keseluruhan jajaran pejabat di provinsi, teman dan seluruh keluarga saya agar mereka tidak ikut campur urusan Rempang. Karena Rempang ini urusannya agak sensitif," ujarnya.
Dalam berapa pertemuan sebelum dimulailah rencana investasi di Rempang, Pemprov Kepri, Pemkot Batam dan BP Batam beberapa kali melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu disepakati BP Batam sebagai juru bicara investasi tersebut.
"Saya beberapa kali ikut rapat di kementerian dan BP Batam, kita sepakati apapun informasi soal Rempang, BP Batam yang punya kewenangan menjelaskan itu," ujarnya.
Ansar menyebut terkait tudingan Wali Kota Batam terkait dugaan keterlibatan Pemprov Kepri harus dibuktikan dengan jelas. Ia meminta bukti keterlibatan itu harus dibuka secara gamblang di publik.
"Dan saya juga ingin tahu apa keterlibatan Pemprov, terkait dugaan saya mendalangi demo di Rempang. Silahkan saja kalau ada," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar menyebut bahwa sebenarnya yang terlihat memperkeruh suasana di Rempang adalah Wali Kota Batam Muhammad Rudi sendiri. Hal itu disampaikan Ansar berdasarkan pernyataan Wali Kota Batam di antaranya menyebut harga rumah masyarakat Rempang di bawah Rp 10 juta.
"Selesai kejadian pertama tanggal 7 September kan yang membuat ketersinggungan masyarakat sebagai menjadi adalah adalah Wali Kota, di mana dalam pidatonya menyatakan rumah masyarakat Rempang dihargai Rp 10 juta saja tidak laku, itu kan jadi pemicu demo selanjutnya," ujarnya.
Ansar meminta Wali Kota Batam menyampaikan pernyataan di depan publik dengan dasar dan data. Menurutnya dirinya telah beberapa kali meminta Wali Kota Batam agar fokus menyelesaikan investasi di Rempang tanpa menggunakan polemik.
"Saya kira kita sebagai pemimpin kalau bicara mesti ada referensi dasar baik, harusnya suasana yang didinginkan, ibu malah memperkeruh suasana. Saya sudah sampaikan kemarin fokus selesaikan Rempang ini secara baik. Kita penting infestasi ini tapi harus membuat masyarakat lebih baik ke depan," ujarnya.
Ansar menduga tudingan yang disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi itu dijadikan ajang meningkatkan elektabilitas. Selain itu Ansar juga menilai ketidakmampuan Wali Kota Batam menyelesaikan investasi di Rempang sehingga mencari kambing hitam.
"Saya tidak tahu ini apakah terkait elektabilitas popularitas di tengah masyarakat sehingga mencari kambing hitam. Saya ini pemimpin politik dari dulu, bisa membedakan mana urusan politik mana urusan investasi. Saya juga beberapa pertemuan meminta untuk memisahkan urusan politik dan investasi," ujarnya.
"Kita dewasa saja sebagai pemimpin untuk menyelamatkan kepentingan yang jauh lebih besar. Bahkan kita coba bantu urusannya bisa berjalan dengan baik," tambahnya. (*)
