Protes Keras Kebijakan Parkir Pemko Pekanbaru, Pedagang Area Kampus Unri Tebar Spanduk
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Rencana penerapan tarif parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di area kampus Universitas Riau (Unri), ditolak pedagang keras yang berjualan di sekitar kampus tersebut.
Para pedagang menolak dengan alasan akan mengurangi omset penjualan dan juga pengunjung.
"Jadi gini, penolakan kami sebagai para pedagang untuk menolak parkir itu banyak sebenarnya, mulai dari penurunan omset. Yang kedua kita ini lingkungan masyarakat bukan jalan umum," ungkap Rahmat, Ketua Komunitas Pedagang Unri, Selasa (7/11/2023).
Rahmat menjelaskan, karena lokasi berjualan ada di area kampus, pengunjung yang datang juga berasal dari kalangan mahasiswa dan juga pelajar.
"Misalnya gini, satu hari kami bisa keluar berjalan itu bisa 5 sampai 10 kali. Kalau misalnya 5 kali 2 ribu itu udah 10 ribu itu untuk parkir doang. belum lagi lingkungan kami itu lingkungan mahasiswa pelajar, mereka juga menolak, kami pun selaku pengusaha yang berada di lingkungan pelajar juga keberatan, jadi kami sepakat menolak semuanya," tegas Rahmat.
Penolakan tersebut ditunjukkan dengan aksi pemasangan sejumlah spandu di beberapa jalan, di antaranya Jalan Manyar Sakti, Jalan Bina Krida dan Jalan Balam Sakti.
Ada sekitar lima ratus pedagang yang berjualan di tiga jalan tersebut, yang seluruhnya menolak rencana pemberlakuan tarif parkir di tempat usaha mereka.
Selain memasang spanduk, pedagang juga menempelkan kertas berisi penolakan retribusi parkir ditempat usaha mereka.
Pedagang berharap, rencana diterapkannya retribusi parkir dapat dipertimbangkan kembali atau dibatalkan oleh Pemko Pekanbaru.
Pemko Tak Kreatif Cari PAD
Sementara itu, di akhir masa jabatannya, DPRD Kota Pekanbaru seakan diam dengan segala masalah yang terjadi di Kota Bertuah. Mulai dari banyaknya jalan rusak, penerapan parkir berbayar di areal kampus hingga banjir yang tak kunjung diatasi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sikap diam dan pasif para wakil rakyat tersebut lantas membuat elemen mahasiswa Universitas Riau (Unri) mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Pekanbaru. Mereka menganggap pemangku kekuasaan ini hanya berdiam diam dan tidak memberikan solusi.
Rafi, mahasiswa Unri yang terlibat dalam aksi protes kerusakan Jalan Bangau Sakti dan salah satu aktor penolakan penerapan parkir di ruas jalan sekitar kampus menyayangkan sikap DPRD Kota Pekanbaru tersebut.
Menurutnya, di saat sengkarut tata kelola parkir diprotes warga dan mahasiswa, DPRD Kota Pekanbaru sebagai wakil rakyat justru alpa dan dinilai tidak hadir memberikan dukungan kebijakan.
"Pada aksi Jalan Bangau Sakti dan penolakan kawasan parkir di sekitar Unri kemarin, respon dari DPRD Kota Pekanbaru seakan pasrah begitu saja," kata Rafi, Senin (6/11/2023).
Rafi menilai penyelenggaraan parkir saat ini hanya untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Seakan-akan tidak ada kreativitas Pemko Pekanbaru untuk mencari dan mengoptimalkan sumber penerimaan PAD dari sektor lain yang potensial.
Selain itu, uang parkir yang dipungut dinilai tidak jelas peruntukannya. Munculnya juru parkir (jukir) berlagak premanisme justru terkesan dibiarkan.
“Saya rasa jika mereka (DPRD) tidak bergerak dan tidak mau bersikap, silahkan saja mundur dan PAW saja. Soalnya anggota dewan digaji bukan untuk ongkang-ongkang kaki, tapi punya hati nurani untuk menyuarakan hak warga terkhusus Kota Pekanbaru," tegas Rafi.
Menurut Rafi, DPRD sebagai wakil rakyat harusnya menunjukkan sikap keras kepada Pemko Pekanbaru atas kebijakan yang dinilai meresahkan masyarakat. Bukan justru lebih sibuk berkampanye karena akhir masa jabatan dan pemilu 2024 yang sudah dekat.
"Tunjukkan dong sikap yang keras terhadap Pemko. DPRD kan punya fungsi pengawasan. Jangan lebih sibuk kampanye," tegas Rafi.
Dari informasi yang dihimpun, DPRD Kota Pekanbaru ternyata tidak tahu menahu soal isi kontrak kerjasama parkir antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga yaitu PT Yakita Bisa. (Wahyu/Malik)
Tonton tayangan videonya di channel YouTube Garis Tengah Media