Indonesia Bentuk Republik Tapi Kelakuannya Kerajaan, Semua Partai Dinasti
Jimly Assiddiqie menyinggung sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang Republik. foto : Merdeka.com
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Assiddiqie menyinggung sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang republik, tetapi rasa kerajaan.
"Salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini budaya feodal. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan," kata Jimly saat jadi pembicara di acara ICMI yang digelar di Four Points By Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (4/11/2023).
Jimly mencontoh sistem politik yang dianut Inggris yakni sistem kerajaan tapi perilaku politik adalah republik.
"Itu Inggris bentuk kerajaan, tapi perilaku politiknya republik. Maka waktu di Melbourne tempo hari, saya kasih kuliah umum dan bilang kalian ini bagian dari kerajaan. Tapi perilakunya sudah republik," sebutnya.
Sementara Indonesia bentuk negaranya merupakan republik, namun justru cenderung seperti kerajaan yang ditandai dengan pembentukan dinasti kekuasaan, termasuk yang tercermin dalam partai politik.
“Itu yang menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuma satu semuanya. Kita tidak menyalahkan partai a partai b," bebernya.
Kata Jimly, sistem ini harus dicarikan solusi untuk memajukan sistem politik di Indonesia.
“Kita harus bisa melihat ini sebagai fenomena yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya, jadi jangan menyalahkan kan feodal, semua ini kalau bicara dinasti ya dinasti semua tidak usah sebut partai partainya," ungkap Jimly.
“Tapi kita harus punya komitmen membangun peradaban bangsa melalukan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik. Nah kita ini budaya politiknya masih feodal, institusi nya masih lemah, masih tergantung figur. Ini problem kita," sambungnya.
Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ini juga berharap agar para bakal calon presiden (Bacapres) mampu membuat gebrakan untuk melakukan perubahan demi kepentingan berbangsa dan bernegara.
“Sambil kita memberi masukan, Mudah-mudahan beliau-beliau ini ketika menjadi Presiden, memikirkan kepentingan penataan kembali jangka panjang, jangan cuma mengambil, menikmati," tandasnya. (*)
