Hemat Anggaran Rp8 Triliun, Pemerintah Pusat Pangkas Ratusan Ribu Jabatan Eselon ASN Daerah
Rencana pemangkasan ribuan pejabat Eselon di daerah. foto : Radarbekasi.id
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengumumkan dalam waktu dekat akan melakukan pemangkasan ribuan pejabat Eselon di daerah. Dari pemangkasan itu, diprediksi Negara akan berhemat capai Rp 8,1 Triliun.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses retifikasi besar-besaran. Saat ini, yang tengah menjadi fokus ialah pengurangan eselon 2 sekitar 1.238, eselon III sekitar 30.854, dan eselon IV sekitar 157.192.
"Akan ada pengurangan 1.238 eselon II atau kurang lebih 2 per daerah. Kita akan hemat cukup banyak sekitar Rp 8 triliun kalau pengurangan ini jalan," katanya, dalam Peresmian Bersama 10 MPP di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).
Menteri yang akrab disapa Anas ini mengatakan, langkah ini dilakukan karena ditemui sejumlah daerah yang ternyata jumlah perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak imbang dengan jumlah penduduk.
Dalam hal ini, Anas menyebut ada daerah yang ibaratnya jumlah penduduk cuma 400 ribuan namun OPD-nya hampir setara dengan daerah berpenduduk 4 juta orang.
"Akhirnya duitnya habis buat gaji pegawainya. Kita akan kerjakan ini dan kita sudah sepakati variabelnya," ujarnya.
Lewat langkah ini, harapannya posisi eselon II dan III tidak akan terlalu banyak dan pembiayaan pun bisa lebih efisen. Anas mengatakan, rencana ini pun sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Presiden sangat setuju dengan adanya ini, sehingga ke depan tidak telalu banyak eselon II dan III karena memang jumlah penduduk dan kebutuhannya tidak banyak. Misalnya Dinas Pariwisata, Pendidikan dan budaya. Itu bisa dirangkap kalau jumlah penduduknya tidak terlalu besar," ujarnya.
Lebih lanjut Anas menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dan bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut variable-variable yang melandasi langkah ini.
Pemerintah juga akan mengacu pada data Badan Pusat Statistika (BPS) untuk melengkapi data-data variable tersebut mulai dari variable jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, hingga ekonomi.
"Ini sudah tuntas dengan Kemendagri, dalam waktu dekat akan kita lakukan sosialisasi seiring dengan target prioritas Pak Presiden rencana kerjanya yang disebut dengan penyederhanaan birokrasi," kata Anas, ditemui usai acara.
"Jadi penyederhanaan birokrasi yang kita kerjakan seiring hanya program digitalisasi, karena kalau program digitalnya jalan berarti jumlah struktur dan orangnya bisa dikurangi tapi fungsinya tetap bisa diutamakan," pungkasnya.
Dari kebijakan itu, secara total Pemerintah dalam waktu dekat akan mengurangi kurang lebih 1.400-an Eselon II dan ribuan lagi untuk Eselon III.
Berdasarkan hasil simulasi pembobotan variabel, diperoleh proyeksi perampingan struktur organisasi perangkat daerah.
Dari data sampel sebanyak 46 Pemda yang mewakill daerah outlier, besar, sedang, dan kecil, jika diaplikasikan untuk seluruh daerah terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaton dan 98 Kota, maka diproyeksikan akan terdapat potensi pengurangan kurang lebih 1.238 Eselon II atau kurang lebih 2 orang per daerah.
Lalu, pengurangan juga akan terjadi pada kurang lebih 30.854 eselon III atau kurang lebih 56 per daerah. Sementara pengurangan Eselon IV diproyeksikan mencapai 157.192 orang atau 287 orang per daerah. (*)
