Jokowi Patok Tahun Ini Ada PLTU Batu Bara 'Disuntik Mati', Dari Mana Uangnya?
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengungkan rencana suntik mati PLTU batu bara. Hal itu dilakukan untuk mendorong energi yang lebih ramah lingkungan.
"Di Kementerian memproses untuk memastikan sebelum atau nanti pas di dalam COP28, kita pemerintah, Presiden harus ada deklarasi atau penyampaian launching Indonesia masuk dalam tahapan untuk implementasikan pensiun dini PLTU," terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Senin (30/10/2023).
Dadan tidak merinci, PLTU mana yang akan dipensiun dinikan lebih dulu. Namun yang pernah disebutkan diantaranya adalah PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu.
"Targetnya tahun ini ada 1 yang ditransaksikan. Bukan untuk dimatikan tahun ini ya, tapi tahun ini, ini kan transaksi, ada transaksi proses komersial kalau komersial ada jual beli bisnis," ujar Dadan.
Sebagaimana diketahui, untuk PLTU Cirebon-1 sendiri sudah terdapat komitmen dukungan dari Asian Development Bank (ADB) untuk merealisasikan percepatan pengoperasian PLTU. Sementara itu, untuk Pelabuhan Ratu rencananya akan ada proses peralihan dari PT PLN (Persero) ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Menurut Dadan, implementasi program pensiun dini PLTU batu bara yang digencarkan pemerintah diharapkan dapat dideklarasikan dalam pelaksanaan COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini sebagai langkah serius yang dilakukan Indonesia untuk menjalankan program pengurangan emisi.
“Jadi sekarang kita lagi memastikan laporan hasil kajian setelah itu ini akan dibahas di dalam rapat 3 Menteri. Antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan, itu jadi dokumen yang kita sebut adalah Peta Jalan Pensiun Dini PLTU," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah berencana melakukan suntik mati terhadap PLTU batu bara. Dua PLTU yang akan menjadi proyek pilot itu adalah PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1.
Rencana pensiun dini ini merupakan bagian dari platform Energy Transition Mechanism (ETM). Pemerintah memperkirakan butuh dana Rp 25 triliun lebih untuk melakukan kebijakan tersebut. Rinciannya, rencana suntik mati PLTU Pelabuhan Ratu diperkirakan memakan biaya Rp 12 triliun, sementara untuk PLTU Cirebon membutuhkan duit USD 877 juta atau setara Rp 13,4 triliun.
Sejauh ini, mekanisme suntik mati terhadap PLTU Cirebon-1 dilakukan dengan cara alih kelola dari PT PLN kepada PT Bukit Asam. Semula PLTU ini direncanakan beroperasi selama 24 tahun, namun setelah pengalihan ini masa operasional pembangkit dipangkas menjadi hanya 15 tahun.
Sementara, rencana suntik mati PLTU Cirebon-1 akan menggunakan skema Energy Transition Mechanism (ETM) dengan dukungan Asian Development Bank (ADB).
ADB telah meneken perjanjian untuk memensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara Cirebon-1 di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan kapasitas 660 Mega Watt milik Cirebon Electric Power (CEP). (*)