Pelantikan 120 Kepsek di Pelalawan Dituding Sarat Muatan Politik, Ternyata Ini Alasannya
Bupati Pelelawan, H Zukri berfoto bersama setelah pelantikan
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Setelah satu pekan berlalu, pelantikan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pelalawan menimbulkan polemik
Kepsek sekolah negeri yang dilantik mencapai 120 orang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Daerah (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digelar pada Rabu 11 Oktober lalu.
Bupati Pelalawan H Zukri yang mengukuhkan dan memimpin pengucapan sumpah jabatan para kepsek tersebut.
Satu minggu berlalu, pelantikan kepsek yang digelar di halaman kantor Disdikbud di komplek perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci itu menjadi sorotan banyak pihak.
Pasalnya, ada kepsek penggerak yang dimutasi atau diganti oleh Disdikbud.
Semestinya kepsek penggerak tidak digantikan karena kemampuannya dalam memimpin sekolah tak diragukan lagi.
Polemik ini semakin liar dan diduga sarat muatan politik, karena adanya berkas pelantikan para kepsek yang beredar di aplikasi WhatsApp (WA).
Dalam berkas yang menyebar, terdapat daftar nama kepsek yang dilantik berdasarkan sekolah penempatannya, baik SD maupun SMP.
Ada 6 tabel tertera dalam berkas tersebut mulai dari nama dan NIP Kepsek, pangkat, sekolah asal, dan sekolah penempatan.
Namun yang jadi persoalan yakni pada kolom keenam berisi keterangan yang berbeda-beda.
"Terlepas berkas itu asli atau tidak, tapi kebanyakan menilai jadi berbau politik pelantikan kepsek kemarin itu. Jadi bola liar," ungkap seorang sumber yang mengetahui berkas beredar itu, Jumat (20/10/2023).
Pada kolom terakhir itu terdapat beberapa nama oknum politisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ada juga tulisan hanya tiga huruf yakni TIM dan Disdikbud.
Banyak pihak menilai jika kolom ini mengacu pada orang atau instansi yang mengusulkan nama Kepsek yang dilantik.
Ada juga dugaan berkas itu tidak asli atau palsu dan sengaja disebar oleh orang yang tak bertanggungjawab untuk tujuan politis, mengingat tahun politik semakin dekat.
"Maksud dari keterangan di kolom terakhir itu menimbulkan multi tafsir. Padahal pada SK resmi tidak ada itu," bebernya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disdikbud Pelalawan Abu Bakar FE menyampaikan pelantikan 120 kepsek terdiri dari 13 Kepsek TK, Kepsek SD ada 86 orang, dan Kepsek SMP 21 orang.
Ia menegaskan guru penggerak dan Kepsek Penggerak bisa saja dimutasi, dengan syarat jabatan barunya setingkat atau tidak turun dari jabatan sebelumnya.
"Kepsek penggerak yang kita mutasi kemarin, kita mempersiapkan mereka untuk jadi pengawas," tutur Abu Bakar.
Disdikbud menilai kepsek penggerak yang akan diproyeksikan jadi pengawas itu mampu menjadi Pengawas Satuan Pendidikan dan keberadaannya sangat dibutuhkan pada posisi itu.
Selain itu, pelantikan pengawas ini direncakan bersamaan dengan pelantikan Kepsek pada 11 Oktober kemarin.
Tetapi pelantikan pengawas musti ada izin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Akhirnya pelantikan Kepsek dengan pengawas dilaksanakan secara terpisah.
"Sekretaris Dinas sudah berangkat ke Jakarta untuk mengurus izin pelantikan pengawas ini. Ada 5 orang pengawas, bukan hanya satu," ujarnya.
Abu Bakar menegaskan, pelantikan 120 Kepsek itu tidak berkaitan dengan politik ataupun partai politik (parpol).
Namun pelantikan murni berlandaskan kebutuhan untuk kemajuan pendidikan di Pelalawan.
Percepatan prestasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan helat menuju Pelalawan Maju.
Dengan memperkuat kepsek ditambahkan pengawas satuan pendidikan yang hebat, diyakini bisa mewujudkan visi dan misi daerah di bidang pendidikan.
"Insyaallah dalam waktu dekat kita gelar pelantikan pengawas. Jadi saya tegaskan sekali lagi tak ada unsur politis," papar Abu Bakar.
"Terkait mutasi atau perpindahan jabatan bagi PNS, itu juga merupakan hal yang biasa terjadi di pemerintahan," sambungnya.
Terkait dengan berkas berisi nama sejumlah oknum politisi dan anggota DPRD yang beredar itu, Abu Bakar tidak ingin berkomentar banyak.
Karena data itu dinilai kuat bukanlah dokumen resmi milik Disdikbud, mengingat tidak ada tanda tangan kepala Disdikbud dan stempel milik dinas.
Sehingga menjadi liar dan menciptakan multi tafsir kepada masyarakat.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi l DPRD Pelalawan Monang Eliezer Pasaribu M.Si menyayangkan munculnya persolan sebagai imbas dari pelantikan 120 Kepsek pekan lalu.
Semestinya tujuan mutasi ataupun promosi jabatan tujuannya untuk memantapkan organisasi di pemerintahan dan memajukan dunia pendidikan.
Sejatinya dunia pendidikan tidak bersinggungan dengan dunia politik yang menimbulkan sebab dan akibat yang tidak baik.
"Kalau memang benar ada campur tangan unsur politik di sini, kita sangat menyesalkan. Harusnya dunia pendidikan itu clear dari intervensi politik," kata Monang Pasaribu.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, dunia pendidikan akan semrawut jika dicampur dengan politik yang saat ini sedang memanas di Pelalawan.
Apalagi ada daftar sejumlah nama oknum anggota dewan serta pengurus partai yang diduga terlibat, tentu semakin mengaburkan tujuan pendidikan yang sebenarnya.
"Kita berharap dunai pendidikan kita semakin maju dan cemerlang. Tentu harus jauh dari unsur politik, intervensi kekuasaan, dan mengutamakan tujuan pendidikan nasional," ucapnya. (*)
