Wow! Mendagri Tito Karnavian Copot Penjabat Wali Kota Ini, Ternyata Gara-gara Ini
Menteri Dalam Negeri, Titi Karnavian. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatan sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi. Dikdik dinilai tak mampu menekan inflasi dan menurunkan harga beras di wilayahnya.
Pencopotan itu disampaikan Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (9/10/2023). Tito mulanya menyampaikan sudah berkali-kali mengingatkan inflasi di Kota Cimahi tinggi.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan pada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun," kata Tito.
Tito mengatakan inflasi terus tak terkendali di Cimahi. Padahal, katanya, Cimahi merupakan daerah penghasil cabai.
"Saya sudah berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali padahal dikelilingi daerah penghasil cabai," ujarnya.
Tito kemudian mencopot Dikdik. Dia mengatakan surat pencopotan itu dikeluarkan pada Sabtu (7/10/2023) lalu.
"Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya tanda tangani hari Sabtu lalu dengan wali kota baru," ujarnya.
Pengendalian Inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan 2 aspek penting dalam upaya mengendalikan inflasi, yaitu daerah dan komoditas.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
"Kita tahu bahwa kita di Indonesia menangani [inflasi] berdasarkan fokus daerah, mana yang naik kita tekan. Daerah yang sudah bagus inflasinya terkendali di bawah nasional berusaha untuk diturunkan, dan kita fokus kepada komoditas apa yang menyebabkan terjadi kenaikan di daerah itu," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).
Untuk itu, kata dia, paparan dari berbagai stakeholder dalam Rakor pengendalian inflasi dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan situasi di daerah masing-masing. Apakah masuk kategori dengan tingkat inflasi yang tinggi atau rendah.
Selain itu, Tito mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing untuk melakukan pendataan. Selanjutnya perlu juga dilakukan pengecekan lapangan oleh Satgas Pangan daerah, khususnya di pasar-pasar.
"Jadi dua, tempat dan komoditas apa penyumbang kenaikan, itu strategi besar kita. Nah saat ini mungkin kita sudah tahu ada beberapa komoditas minggu lalu yang menjadi atensi kita yaitu beras, beras dan kemudian juga gula pasir, jagung. Nanti siang ada rapat spesifik masalah gula pasir dan jagung, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Tito menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, inflasi mesti ditangani secara intens dan berkesinambungan karena sifatnya yang dinamis. Pasalnya, jika sekali saja inflasi tak terkendali, maka akan semakin sulit mengontrolnya.
Selain rakor dengan daerah, di tingkat pusat juga dilakukan rakor bersama para menteri atau kementerian/lembaga terkait.
Menurutnya, rakor pengendalian inflasi banyak memberikan manfaat bagi kepala daerah dan jajaran penegak hukum seperti Polri/TNI dan Kejaksaan.
Dengan begitu diharapkan bisa mengantisipasi praktik penyimpangan, seperti penumpukan barang hingga mafia pangan, baik di tingkat nasional maupun lokal.
"Ini menyangkut hal yang sangat mendasar yaitu masalah pangan, barang, dan jasa. Ini kegiatan kita yang rutin dilakukan mingguan ini banyak mendapat apresiasi. Bukan hanya di kalangan kabinet, tapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dari DPR, semua mengetahui, termasuk pelaku usaha mengetahui," tegasnya.
Diketahui, data BPS mencatat angka inflasi year-on-year (yoy) bulan September 2023 terhadap September 2022 sebesar 2,28 persen. Artinya, tingkat inflasi masih terkendali.
Kendati demikian, Tito mengimbau semua pihak agar jangan sampai terlena. Pasalnya, berkaca pada September tahun lalu, inflasi terjadi cukup tinggi mencapai 6 persen akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kalau kita ingin melihat bagaimana tren inflasi, artinya tren kenaikan harga barang/jasa, lebih baik mengambil data inflasi tahun kalender (sebesar) 1,63 persen, artinya kenaikan yang cukup lumayan. Kemudian kita melihat inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Agustus ke bulan September naiknya berapa, 0,19 persen," ungkapnya.
Tito pun mewanti-wanti supaya dapat menjaga angka inflasi. Apalagi seiring dengan terjadinya puncak El Nino yang sesuai perkiraan terjadi pada September hingga Oktober. Menurutnya, El Nino membawa dampak mulai dari kekeringan hingga kebakaran hutan, yang dapat berpengaruh terhadap turunnya produksi pangan.
"Artinya kita harus bersiap-siap untuk mencari solusi yang lain, mencari solusi mengenai masalah beras, mencari solusi mengenai masalah gula pasir, jagung," tandasnya. (*)
